VISI.NEWS | JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan keprihatinannya terhadap temuan praktik ‘Siswa Titipan Masuk PPDB Jalur Siluman’ yang baru-baru ini terungkap dalam investigasi media nasional. Dalam pernyataannya yang dilansir oleh Parlementaria, Hetifah menyoroti bahwa praktik semacam ini sangat merusak prinsip keadilan dan transparansi yang seharusnya menjadi landasan utama dalam sistem pendidikan nasional. Dia menegaskan pentingnya integritas dalam proses PPDB dan mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta instansi terkait untuk segera bertindak tegas, Selasa (25/6/2024).
DPR RI, khususnya Komisi X yang dipimpin oleh Hetifah, berkomitmen untuk mengawal dan memastikan bahwa penyelenggaraan PPDB di masa depan harus bersih dari praktik-praktik yang merugikan. Hal ini dilakukan dengan melakukan pendampingan serta memantau proses PPDB hingga tuntas. Hetifah juga mengajak masyarakat untuk aktif dalam mengawasi dan melaporkan adanya indikasi kecurangan dalam PPDB guna memastikan adanya penegakan hukum yang berkeadilan.
Lebih lanjut, Hetifah menyoroti perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme PPDB. Menurutnya, pengawasan yang lebih ketat dan transparan harus segera diterapkan untuk mencegah terulangnya praktik-praktik curang yang merugikan calon siswa dan orang tua mereka. Ini dianggapnya sebagai langkah krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan di Indonesia.
“Dari kejadian ini, kita harus belajar untuk memperbaiki sistem yang ada. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk pendidikan yang layak, tanpa adanya diskriminasi atau manipulasi dalam proses PPDB,” tambah Hetifah. Dia menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak-hak setiap individu dalam mendapatkan pendidikan yang adil dan merata harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak terkait.
Dalam konteks ini, Hetifah juga menyerukan agar pihak-pihak terkait segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap kasus-kasus yang dilaporkan dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil bagi mereka yang terlibat dalam praktik kecurangan tersebut. Dengan demikian, ia berharap agar langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang tegas dapat membawa perubahan positif dalam menjaga integritas dan keadilan dalam sistem pendidikan nasional.
