VISI.NEWS | KOTA BANDUNG – Kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi perhatian publik.
Dari total 5.626 kasus yang tercatat di 16 provinsi, Jawa Barat menduduki posisi tertinggi dengan 2.051 kasus.
Menanggapi situasi ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan akan mengambil langkah tegas sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh agar kasus serupa tidak terus berulang.
Berikut lima langkah yang disampaikan Dedi Mulyadi:
1. Evaluasi Vendor dan Kualitas Menu
Dedi menilai ada dua aspek yang harus diperiksa secara ketat, yaitu kemampuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai vendor penyedia makanan serta kualitas menu yang disajikan sesuai harga.
“Pertama gini loh, penyelenggara kegiatannya mampu atau tidak. Yang kedua, makanan yang disajikan sesuai dengan harga atau tidak,” ujar Dedi di Bale Pakuan, Kota Bogor, Rabu (24/9/2025).
Ia menambahkan, dua hal tersebut akan menjadi fokus penyelidikan. Jika ditemukan vendor yang tidak memenuhi standar pelayanan, maka Pemprov Jabar akan mengganti dengan penyedia lain yang lebih layak.
2. Aturan Baru: Guru Tidak Boleh Lagi Mencicipi
Dedi mengeluarkan aturan baru terkait pemeriksaan makanan MBG. Selama ini, sejumlah sekolah meminta guru mencicipi makanan sebagai jaminan keamanan. Namun, menurut Dedi, hal itu tidak menjamin kelayakan bahan pangan.
“Jadi yang mencicipi tidak boleh guru, tapi tim khusus yang ditugaskan melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan bahan pangan yang disiapkan,” kata Dedi usai rapat koordinasi MBG di Bale Pakuan Pajajaran, Bogor, Senin (29/9/2025).
Pemeriksaan kini akan dilakukan oleh tim teknis yang memiliki kewenangan penuh, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, waktu penyajian, hingga distribusi makanan.
3. Pembentukan Lembaga Aduan di Setiap Daerah
Untuk memperkuat pengawasan, Pemprov Jabar akan membentuk lembaga aduan di setiap kabupaten/kota.
Melalui lembaga ini, guru maupun siswa bisa menyampaikan keluhan langsung terkait kualitas, rasa, hingga kuantitas makanan yang tidak sesuai standar.
“Setiap laporan akan ditindaklanjuti, agar masyarakat ikut terlibat dalam pengawasan,” jelas Dedi.
4. Sanksi Tegas untuk Penyedia Nakal
Dedi menegaskan, nilai makanan MBG tidak boleh kurang dari Rp 10.000 per porsi. Jika ada penyedia yang mengurangi hak anak-anak, maka sanksi tegas akan diberikan.
“Kalau ada yang berani mengurangi hak anak-anak, maka konsekuensinya jelas, mulai dari sanksi administratif hingga proses hukum. Karena setiap rupiah dalam program ini adalah hak anak-anak, tidak boleh ada yang dipotong atau dialihkan,” ujarnya.
Ia memastikan, sanksi yang dijatuhkan bisa berupa peringatan administratif, penghentian kerja sama, hingga tindak pidana korupsi bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
5. MBG Jadi Stimulus Ekonomi Lokal
Selain untuk pemenuhan gizi, Dedi menekankan bahwa program MBG juga bisa menjadi penggerak ekonomi daerah. Dengan berkurangnya dana transfer pusat, alokasi anggaran MBG dapat membuka siklus keuangan baru di Jawa Barat.
“Melalui MBG, ada siklus keuangan baru dari APBN yang bisa masuk ke daerah. Ini penting supaya ekonomi lokal tetap bergerak,” kata Dedi.
Ia mencontohkan, penggunaan bahan baku lokal hingga perekrutan tenaga kerja dari daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha kecil di Jawa Barat.
Dedi juga mengingatkan bahwa meski tidak ada korban jiwa dari kasus keracunan MBG, dampaknya terhadap psikis siswa cukup serius.
“Walaupun tidak ada (laporan kasus) meninggal, anak-anak yang seharusnya mendapat asupan gizi justru keracunan. Itu menimbulkan trauma, bisa membuat mereka enggan makan makanan yang disajikan setiap hari,” ucapnya.
Dengan lima langkah tegas tersebut, Pemprov Jabar berupaya memastikan program MBG benar-benar bermanfaat bagi siswa sekaligus menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah. @desi
