VISI.NEWS | BANDUNG — Hubungan Turki dan Yunani kembali memanas setelah sengketa lama di Laut Aegea mencuat ke permukaan. Di tengah upaya diplomasi yang direncanakan, kedua negara justru saling melontarkan pernyataan keras terkait klaim kewenangan dan batas maritim, menambah daftar kawasan dunia yang berada dalam bayang-bayang konflik geopolitik.
Pekan depan, Dewan Kerja Sama Tingkat Tinggi Yunani–Turki dijadwalkan bersidang di Ankara. Jika agenda berjalan sesuai rencana, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis akan bertemu langsung. Forum yang dibentuk pada 2010 itu selama ini lebih banyak membahas kerja sama ekonomi dan pariwisata, sementara isu inti kedaulatan maritim kerap berujung buntu.
“Turki mengajukan tuntutan sepihak dan klaim teritorial yang tak memiliki dasar hukum dan tak layak diperdebatkan,” kata Direktur Riset Institut Hubungan Internasional Athena, Konstantinos Filis.
Dari sisi Ankara, pandangan berbeda mengemuka. Ketegangan terbaru dipicu peringatan navigasi Navtex yang dikeluarkan Turki terkait aktivitas militer Yunani di Aegea. Bagi Yunani, langkah itu dinilai sebagai upaya memperluas klaim kedaulatan secara sepihak.
“Yunani berharap Turki memenuhi tuntutan dan membuat konsesi,” ujar ilmuwan politik Universitas Teknik Yildiz, Fuat Aksu.
Media Yunani menyebut langkah Ankara sebagai provokasi baru, sementara media pro-pemerintah Turki menilai respons Athena berlebihan. Perang narasi ini memperlihatkan betapa sensitifnya setiap pergerakan militer maupun administratif di kawasan tersebut.
Di dalam negeri Yunani, isu Aegea juga memicu tekanan politik. Pemerintah Mitsotakis diserang kelompok oposisi yang menilai Athena terlalu lunak menghadapi Ankara.
“Turki merampas setengah Aegea, tapi pemerintah kita tak melihat alasan untuk khawatir,” kata Kyriakos Velopoulos, pemimpin partai kanan-populis Greek Solution.
Akar konflik ini membentang puluhan tahun, mencakup sengketa landas kontinen, hak eksplorasi sumber daya alam, hingga batas laut teritorial. Turki mengusung doktrin Blue Homeland yang memperluas klaim maritimnya, sementara Yunani berpegang pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, yang memungkinkan perluasan laut teritorial hingga 12 mil laut dalam kondisi tertentu.
Yunani menegaskan hak tersebut tetap mereka miliki, meski penerapannya di Aegea berpotensi memicu eskalasi serius.
“Hak itu tetap ada,” ujar Menteri Pertahanan Yunani Nikos Dendias.
Secara hukum internasional, Mahkamah Internasional di Den Haag kerap disebut sebagai jalan keluar. Namun hingga kini, kedua negara belum pernah sepakat membawa sengketa tersebut bersama-sama ke meja hijau.
Pertemuan tingkat tinggi pekan depan di Ankara dipandang sebagai peluang meredakan ketegangan, namun sejarah panjang kecurigaan membuat harapan itu tetap diselimuti tanda tanya. Di tengah dunia yang sudah diwarnai berbagai konflik lain, Laut Aegea kembali menjadi titik panas yang menyita perhatian kawasan dan sekutu NATO. @kanaya
