Ketua Apeksi: Smartcity Jangan Jadikan Warga Kota Seperti Robot

Editor Wali Kota Bogor, Bima Aria, sebagai ketua Apeksi berbicara pada pembukaan pertemuan tahunan Indo Smart City Forum 2022. /visi.news/tok suwarto
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | SOLO – Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Aria Bima, mengungkapkan, dalam 10 tahun terakhir para kepala daerah latah ingin daerahnya menjadi smartcity.

Di depan para wali kota se Indonesia, yang mengikuti pertemuan tahunan Apeksi “Indo Smart City Forum 2022”, di Solo Techno Park, Rabu (12/10/2022), Bima Aria mengemukakan, selama ini banyak orang atau vendor yang bertanya, apakah kota sudah smartcity yang pada ujungnya menawarkan cctv, aplikasi atau software dan lain-lain.

“Hal itu menghabiskan energi para kepala daerah untuk melayani berbagai penawaran tersebut. Terkadang tawaran tersebut dibutuhkan. Tetapi ada yang tidak dibutuhkan karena terlalu canggih. Sehingga kalau dibeli mahal, teknologi canggih itu tidak dibutuhkan masyarakat,” ujarnya
Bima Aria yang merupakan Wali Kota Bogor, juga menyatakan, banyak daerah yang studi banding bertanya di Kota Bogor apakah ada common center dan berapa titik cctv yang terpasang. Padahal, menurut dia, smartcity bukan diukur dari berapa banyak cctv yang terpasang.

Tetapi dilihat dari fungsi alat dan adanya unit yang mengelola alat tersebut dari hari ke hari.
Menurut wali kota Bogor itu, common center seperti pesawat dengan teknologi canggih. Persoalannya, apakah fungsi common center nyambung dengan kebutuhan warga perkotaan. Dalam kaitan itu, pekerjaan rumah bagi dinas Kominfo apakah mampu melakukan perawatan dan pembaruan atau tidak.

“Smartcity adalah pemanfaatan teknologi yang harus nyambung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Hal yang sangat penting yaitu standar pelayanan dasar atau standar minimum pelayanan bagi masyarakat dan bukan common center atau sebatas cctv,” jelas Bima Aria, mengutip peringatan Mendagri Tito Karnavian dalam pertemuan dengan pengurus Apeksi.

Menurut ketua Apeksi itu, smartcity harus memenuhi 3 hal, yaitu memenuhi kebutuhan pelayanan dasar dan memberi kemudahan kepada masyarakat, konsep smartcity harus nyambung dengan manajemen penanganan bencana, serta smartcity harus bisa menjawab peluang bagi UMKM dan generasi muda agar bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah.

Baca Juga :  Korban dan Selingkuhan Oknum Anggota DPRD Surabaya Berdamai

Berbicara tentang smartcity, Bima Aria menekankan, harus kembali ke aspek paling mendasar, yaitu efisiensi, transparansi, kolaborasi melalui kerjasama dengan komunitas kreatif, para vendor dan sebagainya, serta kontinuitas atau keberlangsungan standar pelayanan harus berlanjut terus.

“Itu tidak mudah. Kita harus merenung untuk apa para kepala daerah melakukan smartcity. Apakah untuk mengambil alih semua urusan, atau apakah untuk memastikan pemerintah mengendalikan semua urusan. Juga seberapa penting common center,” tandasnya.

Dia mengajak para kepala daerah peserta pertemuan tahunan itu, untuk mendiskusikan apakah common center diperlukan. Jangan-jangan yang diperlukan colaborator center. Dalam kaitan itu, yang diperlukan bukan tempat untuk memberikan instruksi atau arahan, tetapi untuk bersama-sama menentukan masa depan kota kita, mengendalikan dan memotivasi seluruh elemen kota.

Dia menambahkan, pertanyaan mendasar lainnya adalah apa makna teknologi canggih untuk kehidupan kita. Seberapa penting pemerintah daerah mengejar target smartcity, kalau hubungan di antara warga kota terdegradasi dan ketika warga kota tinggal di kota yang serba canggih tetapi seperti robot. Karena yang terpenting menjadikan smartcity sebagai kota cerdas yang penuh cinta dan kebersamaan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan
Kemendagri, Safrizal ZA, mewakili Mendagri Tito Karnavian, mengemukakan, 67,1 persen penduduk akan menghuni perkotaan. Sejalan dengan itu, kualitas pelayanan di perkotaan harus terus terus ditingkatkan, karena mayoritas penduduk Indonesia akan ada di perkotaan.

“Sejalan dengan bertambahnya penduduk perkotaan, juga terjadi pertumbuhan ekonomi di perkotaan 4,1 persen per tahun. Itu laju yang tergolong cepat dibanding kota-kota di negara lain, terutama di kawasan Asia. Namun peningkatan urbanisasi menjadi tantangan bagi para wali kota untuk terus meningkatkan standar pelayanan minimal,” tuturnya.

Baca Juga :  Viral, Modus Baru Bocorin Ban Pakai Sandal Paku di Surabaya

Dirjen juga mengingatkan, di tengah bertumbuhnya perkotaan perkembangan kesejahteraan di Indonesia lebih lambat dibandingkan pertumbuhan urbanisasi. Pemerataan belum dirasakan masyarakat di setiap kota, sehingga untuk mengatasinya diperlukan walikota yang berwatak champion.

“Indonesia yang perlahan-lahan bergeser dari low income country ke high income country harus diiringi perbaikan pelayanan dasar masyarakat perkotaan, seperti penyediaan perumahan, air bersih, transportasi umum dan kebutuhan dasar masyarakat perkotaan lainnya. Itu sebabnya diperlukan wali kota yang berwatak champion,” tandasnya.@tok

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Fitur China Matters: Bagaimana "Mikroskop Super" Baru China Membantu Para Ilmuwan Menyelam Lebih Dalam?

Kam Okt 13 , 2022
Silahkan bagikanVISI.NEWS | BEIJING – Sumber Neutron Spalasi, atau SNS, di Dongguan, China, bekerja dengan menggunakan sinar neutron yang mampu menembus material dengan mudah dan memberikan pandangan yang jelas tentang struktur bagian dalam. https://youtube.com/watch?v=QbN8FEvyUQE%3Fautoplay%3D0 SNS Dongguan pada dasarnya adalah mikroskop super yang memungkinkan para ilmuwan untuk memeriksa bahan pada tingkat […]