Ketua DMI Jusuf Kalla Izinkan Masjid Jadikan Tempat Berlindung Korban Bencana Alam

Editor Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK)  dalam acara tasyakuran penggunaan Gedung DMI dan Rapat Kerja Nasional DMI Tahun 2021 di Kantor Pusat DMI, Jakarta Timur, Rabu (10/11/2021)./dok. tim media jk/via suara.com/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | JAKARTA – Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) mengizinkan masjid-masjid di Indonesia menjadi tempat berlindung bagi masyarakat korban bencana alam, seperti La Nina. Memahami kalau masjid menjadi tujuan masyarakat untuk berlindung, kini JK akan ikut membantu dengan mengaturnya menjadi lebih baik.

Itu disampaikan JK dalam acara tasyakuran penggunaan Gedung DMI dan Rapat Kerja Nasional DMI Tahun 2021 di Kantor Pusat DMI, Jakarta Timur, Rabu (10/11/2021).

“Itu sudah jadi kebiasaan. Tapi tidak apa-apa. Kita akan izinkan hal itu dan kita tinggal atur dengan baik,” kata JK seperti dilansir Suara.com.

Menurutnya, partisipasi masjid dengan menjadi penampungan bagi warga korban bencana merupakan bagian dari program DMI.

Program tersebut juga telah dikonsolidasikan ke seluruh pengurus DMI di seluruh Indonesia. JK menganggap bahwa masjid memiliki banyak fungsi selain menjadi tempat beribadah semata.

“Masjid juga mempunyai fungsi lain seperti melindungi masyarakat,” ujarnya.

Oleh karena itu, JK mengingatkan jajaran pengurus DMI di seluruh daerah untuk bersiap menghadapi fenomena bencana alam utamanya karena La Nina.

Selain konsolidasi internal di DMI, JK juga melakukan koordinasi dengan organisasi keagamaan, seperti MUI, NU, Muhammadiyah serta organisasi lainnya utamanya penanganan bersama dalam menghadapi bencana alam.

Di sisi lain, lebih jauh JK bersyukur melihat kesadaraan beribadah bagi umat Islam di Indonesia cukup tinggi. Hal itu ditandai dengan jumlah masjid yang bertumbuh pesat.

Ia menyebutkan, saat ini masjid di Indonesia berjumlah lebih dari 800 ribu, yang tersebar di banyak tempat seperti perkantoran, gedung-gedung, mal hingga tempat-tempat transit.

“Jumlah ini tentu saja jadi potensi besar untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan sosial serta bentuk perhatian agar bermanfaat bagi masyarakat.” @fen

Baca Juga :  Ditolak Pegiat HAM, Jaksa Agung Bersikukuh Terapkan Hukuman Mati Koruptor

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Satgas Covid-19 Minta Pemda Sosialisasi Aturan Terbaru Terkait Kebijakan PPKM

Kam Nov 11 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS | JAKARTA – Sejumlah perubahan dalam peraturan penanganan pandemi Covid-19 dilakukan menyusul menurunnya kasus Covid-19 di Indonesia. Salah satunya adalah penurunan level PPKM yang terjadi di Jawa dan Bali yang berpengaruh terhadap peraturan tentang perjalanan dan transportasi. Perubahan tersebut teruang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) No. 57 […]