Ketua DPC PDI Perjuangan Setuju Ada Perwakilan Buruh di Parlemen

Editor :
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, H. Harjoko Sangganagara B. Sugiatmo./visi.news/ki agus.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, H. Harjoko Sangganagara B. Sugiatmo M.Pd, menyetujui ada perwakilan buruh di parlemen agar permasalahan buruh bisa diantisipasi dan ditanggulangi, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan kaum buruh.

Saat ini, dikatakan Harjoko, kaum buruh memang belum mempunyai partai yang bisa mengirim wakilnya ke parlemen, dia menawarkan agar buruh bisa masuk ke dalam partai yang memiliki jejak rekam membela kaum buruh, seperti PDI Perjuangan misalnya.

“Cara lain adalah ada aktivis buruh yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD untuk mewakili daerah provinsi, khususnya bagi Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat dengan tingkat industri cukup tinggi” katanya via seluler, Jum’at (17/7/2020).

Alternatif lain lagi, lanjutnya, adalah mendorong adanya golongan fungsional buruh dalam parlemen dengan cara diangkat oleh pemerintah. Untuk itu harus ada perubahan perundang-undangan terkait keanggotaan parlemen. Dimana buruh sebagai golongan fungsional harus terwadahi dalam DPR gotong royong maupun di MPR. Demi meraih harapannya itu buruh perlu berjuang mengembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi.

Harjoko merasa prihatin jika buruh sudah ada indikasi tidak percaya pada parlemen dan pemerintah, ini jelas akan mengakibatkan instabilitas politik yang merugikan pemerintah dan buruh itu sendiri. Jika politik tidak stabil maka jalannya administrasi pemerintahan, pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan akan terganggu, itu berakibat menurunnya produksi dan bisa menyebabkan pengurangan jam kerja maupun adanya PHK. Pada gilirannya mengakibatkan tingkat kesejahteraan buruh yang rendah semakin menurun.

Untuk meredam gejolak akibat dari RUU Cipta Kerja, disebutkannya, ada beberapa cara, pertama, melakukan hearing (RDP) dengan semua perwakilan organisasi buruh untuk mendengar aspirasi dan saran mereka. Kedua, melakukan sosialisasi ke semua perwakilan buruh sampai mereka benar benar paham akan RUU tersebut. Ketiga, yang paling radikal adalah tidak menjadikan RUU tersebut oleh pemerintah sebagai Undang-Undang.

Baca Juga :  Kang DS, "CSR Merupakan Hak Masyarakat Kab. Bandung"

“Selain itu kami meminta kepada Pemerintah agar mengawasi pihak pengusaha yang sewenang-wenang menjatuhkan PHK sepihak dengan alasan pandemi Covid-19. Itu jelas sangat merugikan kaum buruh,” ujarnya,” tegasnya. @qia.

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Tito Tak Ingin Pilkada 2020 Jadi Klaster Baru Penularan Corona

Sab Jul 18 , 2020
Silahkan bagikan– “Bawaslu bisa menyemprit. Dan itu ada sanksi sosial. Gimana mau jadi kepala daerah kalau kendalikan seratusan orang aja enggak bisa,” kata dia. VISI.NEWS – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan pada calon kepala daerah yang maju di Pilkada Serentak 2020 agar mematuhi protokol kesehatan. Dia mengatakan ada sanksi […]