Ketua DPD SPSI: Kita Akan Satukan Kembali Suara Buruh Terpecah Dalam Satu Sikap

Editor :
Ketua DPD SPSI Kab. Bandung, Uben Yunara, di depan Kantor Disnaker./visi.news/ki agus.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Mewujudkan cita-cita untuk memduduki kursi parlemen di Pusat, Provinsi, Kota/Kabupaten, saat masih dalam taraf pembenahan suara, karena suara kaum buruh masih terpecah di beberapa partai politik sehingga perlu dilakukan penentuan sikap untuk berpegang pada satu partai politik saja.

Menurut Ketua DPD SPSI Kabupaten Bandung, Uben Yunara, suara yang terjaring di beberapa partai ternyata eksistensinya untuk memperjuangakan nasib kaum buruh tidak kelihatan sama sekali, hal ini jelas merupakan kerugian bagi kaum sendiri.

“Memang Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja baru sebatas pengajuan untuk dikaji atau dianalisa. Tapi keberadaannya itu jelas sangat mengancam stabilitas buruh dalam kehidupannya,” katanya di Kantor Disnaker, Senin (20/7/2020).

Tahun 2021 nanti, ditambahkan Uben, melalui Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI) yang terdapat tiga konfederasi besar di Indonesia dengan jutaan anggota, akan diambil sikap untuk menetapkan suara kaum buruh di satu Partai Politik tertentu. Kalau pun ada hambatan, maka akan diupayakan atau disarankan membuat partai sendiri yang jelas konsekuensinya juga kontribusinya.

Dia berharap bisa secepatnya perkumpulan itu dilakukan, lalu dimusyawarahkan agar terbentuk satu kesepakatan untuk memilih atau membiat partai dengan tujuan bisa menduduki kursi parlemen di Indonesia.

“Kami hanya mencari yang terbaik bagi kaum buruh, karena apa yang kami perbuat semata-mata demi kepentingan buruh bukan personal atau organisasi,” ujarnya.

Kaum buruh itu dikemukakannya, sudah lelah menjadi korban kesewenang-wenangan pengusaha yang dinilainya terlalu merendahkan kinerja kaum buruh yang dengan seenaknya memutuskan hubungan kerja tanpa berfikir panjang akan nasib buruh tersebut.

Begitu juga saat mengadukan permasalahan, tambahnya, pemerintah dan parlemen tidak cepat tanggap. Hanya memberikan jenjang waktu tapi lama untuk direalisasikannya. Apalagi sekarang ada RUU Cipta Kerja, maka akan semakin terancam kesejahteraan buruh, karena lebih memetingkan investor/pengusaha ketimbang nasib buruh yang terdampak dengan aturan itu. @qia.

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Komentar Ulama-ulama Dunia Mengenai Kembalinya Hagia Sophia Sebagai Masjid (2)

Sen Jul 20 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Senada dengan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah juga menyampaikan pembukaan kembali Hagia Shopia sebagai masjid merupakan hak penuh pemerintah dan rakyat Turki. “Perubahan status dilakukan secara proses hukum dan birokrasi, sebagaimana sebuah negara demokratis sehingga tidak perlu dipertentangkan dunia internasional karena semua telah melalui proses yang sangat accountable,” ujar […]