VISI.NEWS | BANDUNG – Klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa Washington telah memperoleh “akses total dan permanen” ke Greenland memicu kewaspadaan di kalangan sekutu NATO dan menimbulkan kegelisahan di Greenland sendiri. Pernyataan itu disampaikan Trump di tengah pembahasan keamanan kawasan Arktik yang kian sensitif akibat meningkatnya aktivitas Rusia dan China.

Berbicara kepada wartawan dalam penerbangan Air Force One usai menghadiri World Economic Forum di Davos, Swiss, Trump menyebut kesepakatan baru terkait Greenland akan jauh lebih menguntungkan bagi Amerika Serikat.

“Kami sedang menegosiasikan kesepakatan yang akan jauh lebih murah hati untuk Amerika Serikat,” ujar Trump.

“Kami harus memiliki kemampuan untuk melakukan apa pun yang kami anggap perlu,” tambahnya.

Sebelumnya, Trump juga mengatakan kepada Fox Business Network bahwa kesepakatan tersebut pada dasarnya memberi Amerika Serikat “akses total” ke Greenland tanpa batas waktu.

“Tidak ada akhir, tidak ada batas waktu,” kata Trump.

Namun, klaim tersebut langsung disikapi hati-hati oleh pemerintah Greenland dan Denmark. Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen mengaku belum mengetahui secara jelas isi kesepakatan yang diklaim Trump.

“Saya tidak tahu apa isi perjanjian atau kesepakatan tentang negara saya,” kata Nielsen kepada wartawan di Nuuk.

“Kami siap berdiskusi dan bernegosiasi untuk kemitraan yang lebih baik, tetapi kedaulatan adalah garis merah,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa integritas wilayah dan hukum internasional tidak bisa ditawar.

“Kami tidak bisa melampaui garis merah. Kami harus menghormati integritas teritorial dan kedaulatan,” ujarnya.

Dari pihak NATO, Sekretaris Jenderal Mark Rutte menegaskan bahwa pembahasan yang ada lebih berfokus pada peningkatan keamanan Arktik, bukan soal kedaulatan Greenland. Ia menyebut perlunya komitmen lebih besar dari negara-negara anggota NATO.

“Sekarang tugas para komandan senior NATO untuk mengerjakan kebutuhan keamanan tambahan,” kata Rutte kepada Reuters di Davos.

“Saya yakin ini bisa dilakukan dengan cepat, mudah-mudahan pada 2026, bahkan awal 2026,” lanjutnya.

Denmark pun menegaskan tidak ada negosiasi yang menyentuh isu kedaulatan Greenland. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mengatakan pembahasan yang ada hanya terkait keamanan bersama.

“Tidak ada perundingan dengan NATO mengenai kedaulatan Greenland,” kata Frederiksen.

“Kami sekarang bisa membahas bagaimana memperkuat keamanan bersama di kawasan Arktik,” ujarnya.

Di tingkat Uni Eropa, kekhawatiran turut mengemuka. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menilai hubungan Eropa–Amerika Serikat mengalami guncangan serius.

“Perselisihan antarsekutu seperti antara Eropa dan Amerika hanya menguntungkan pihak-pihak yang ingin melihat kita terpecah,” kata Kallas.

Kegelisahan juga dirasakan warga Greenland. Jesper Muller, seorang pensiunan di ibu kota Nuuk, mengaku bingung dengan dinamika politik yang terjadi begitu cepat.

“Semua ini sangat membingungkan,” katanya.

“Satu jam rasanya hampir perang, jam berikutnya semuanya baik-baik saja. Sulit membayangkan membangun sesuatu yang stabil dari situasi seperti ini.”

Greenland memiliki posisi strategis di Arktik dan saat ini menjadi lokasi Pangkalan Udara Pituffik milik Amerika Serikat, yang diatur dalam perjanjian pertahanan tahun 1951. Meski perjanjian itu sudah memberi kebebasan luas bagi militer AS, klaim baru Trump dinilai berpotensi memicu ketegangan politik baru di antara sekutu NATO. @kanaya