VISI.NEWS | ACEH – Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas
(KNPRBBK) ke-16 akan segera digelar pada tanggal 30 September – 5 Oktober 2024. Acara ini
akan dilakukan dengan 2 metode yaitu secara daring dan luring (hybrid) dari Hotel Rumoh PMI Banda Aceh.
KNPRBBK XVI 2024 akan merefleksikan perkembangan pengelolaan pesisir rawan bencana
(tsunami, abrasi, dan bencana lainnya) dalam rangka memperingati 20 tahun Tsunami Aceh.
Untuk itu tema yang akan diusung pada Konferensi ini adalah “Membangun Ketangguhan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indonesia – Peringatan 20th Tsunami Aceh”.
Konferensi ini menekankan bahwa peta jalan PRBBK 2024-2045 akan menjadi panduan untuk mencapai resiliensi masyarakat terhadap bencana dan krisis iklim di Indonesia. Ketua SC KNPRBBK XVI 2024, Petrasa Wacana menuturkan ada 4 sasaran dalam KNPRBBK XVI :
1. Ada peran komunitas dan organisasi pada gerakan PRBBK, khususnya wilayah pesisir.
2. Merumuskan kebijakan, strategi, dan mengkoordinasikan PRBBK dalam pencapaian
target-target wilayah.
3. Memberikan dukungan teknis dengan entitas PRBBK kedalam pencapaian peta jalan
PRBBK 2024 – 2045.
4. Kemudian, forum PRB di daerah bisa mendukung perumusan rekomendasi di level
daerah, mengadvokasi program berbasis masyarakat, dan menjadikan komunitas sebagai pemimpin dalam gerakan PRBBK.
5. Membangun ketangguhan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam menghadapi
ketidakpastian akibat bencana dan dampak perubahan iklim.
Lebih dari 100 lembaga yang concern diranah kebencanaan dan 1500 orang yang akan
terlibat dan telah menyatakan dukungannya dalam pelaksanaan KNPRBBK XVI 2024.
Secara garis besar, pelaksanaan KNPRBBK XVI 2024 akan dilaksanakan secara tiga tahap, yaitu Tahap
pertama (Pra-Konferensi):
Kegiatan dilaksanakan di berbagai wilayah pembangunan Indonesia:
Sumatera; Jawa; Bali-NTB; NTT; Kalimantan; Sulawesi; Kepulauan Maluku; dan Papua.
Masing-masing wilayah akan melaksanakan kegiatan yang hasilnya akan diparipurnakan dalam acara puncak KNPRBBK XVI di Aceh.
Tahapan ini akan mendokumentasikan praktik ketangguhan
masyarakat di daerah pesisir rawan tsunami dan ancaman-ancaman lainnya yang meliputi tiga tema besar PRB, API, dan SDGs. Lalu, tahap kedua (Konferensi):
Hasil dari rangkaian kegiatan dari berbagai wilayah akan disintesis menjadi dokumen kerja untuk kemudian dibahas dalam sidang pleno.
Hasil pleno menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan (dalam bentuk
Policy Brief) :
Strategi Sinergi Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir Rawan Tsunami
Indonesia”.
Metode kegiatan ini berupa rapat pleno (termasuk Perumusan Kertas Kebijakan),
workshop tematik, pameran (exhibition), dan sesisesi sesuai tema di luar Pleno (side event).
Tahap ketiga (Diseminasi): merupakan proses komunikasi dan advokasi hasil KNPRBBK XVI untuk perubahan praktek dan kebijakan agar dapat memberikan dampak yang lebih luas.
@uli
