VISI.NEWS | JAKARTA – Pemerintah bergerak cepat merespons maraknya kasus penipuan kerja dan eksploitasi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, terutama di Kamboja dan Myanmar. Banyak korban dijebak bekerja di perusahaan judi online dan sindikat penipuan digital.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kini fokus mengawasi iklan-iklan lowongan kerja (loker) yang beredar secara daring. Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, menyebut iklan-iklan mencurigakan akan segera dihapus (takedown). Langkah ini bertujuan mencegah praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Info ini seakan-akan itu lowongan pekerjaan, tetapi ujungnya itu adalah jalur rekrutmen perusahaan-perusahaan judi online di luar negeri. Terutama di Kamboja dan Myanmar,” kata Nezar.

Modus yang digunakan cukup licik: menawarkan pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri, padahal ujungnya eksploitasi. Banyak WNI yang akhirnya bekerja dalam tekanan dan situasi yang berbahaya.

Tak hanya pengawasan, pemerintah juga tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengendalian Judi Online, yang ditarget rampung tahun ini untuk memperkuat perlindungan terhadap WNI.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menegaskan pelarangan kerja bagi WNI di Myanmar, Thailand, dan Kamboja. Alasannya jelas: Indonesia tidak memiliki kerja sama resmi penempatan tenaga kerja dengan ketiga negara itu.

Larangan ini juga muncul setelah banyak kasus TPPO yang menimpa WNI di sana. Karding mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap tawaran kerja dari media sosial yang terdengar terlalu muluk.

“Ada kasus yang Semarang itu. Dia itu dulu pengusaha kontraktor. Gara-gara tidak dibayar oleh vendor, bangkrut. Kemudian karena bangkrut, lalu ada lowongan kepala gudang di Thailand, berangkat. Lalu baru turun di pinggiran Thailand, perbatasan Myanmar, langsung dikarungin dah. Gitu-gitulah. Jadi hati-hati. Jangan mudah terpengaruh iming-iming di media sosial, jangan mudah,” ujarnya. @ffr