Kominfo Dorong Tata Kelola Arus Data Lintas Negara yang Lebih Inklusif melalui DEWG G20

Editor Sekjen Kementerian Kominfo Mira Tayyiba dalam Sofa Talk Series “Mengenal Lebih Dalam Isu Arus Data Lintas Negara” Kepemimpinan Indonesia dalam Isu Digital di Forum G20, yang berlangsung virtual dari Jakarta Pusat, Jumat (25/2/2022) kemarin./visi.news/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengusung isu prioritas Cross Border Data Flow and Data Free Flow with Trust atau Arus Data Lintas Negara dan Arus Bebas Data secara Terpercaya dalam Digital Economy Working Group (DEWG) pada Presidensi G20 Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba, menyatakan untuk menjawab tantangan tata kelola kebijakan arus data lintas batas negara yang memiliki pendekatan berbeda setiap negara, Indonesia akan memfasilitasi dialog dalam forum G20 untuk membangun pemahaman bersama.

“Melalui DEWG, kami ingin menjembatani perbedaan pendekatan negara terkait arus data lintas batas negara dengan mengusung empat prinsip, yaitu lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity. Inilah posisi Indonesia yang ingin kita tawarkan dalam forum G20,” ujarnya dalam Sofa Talk Series “Mengenal Lebih Dalam Isu Arus Data Lintas Negara” Kepemimpinan Indonesia dalam Isu Digital di Forum G20, yang berlangsung virtual dari Jakarta Pusat, Jumat (25/2/2022) kemarin.

Menurut Sekjen Mira Tayyiba, di tengah kompleksitas setiap negara akan memiliki perspektif beragam dalam mengelola data. Namun, pengaturannya akan cenderung seragam.

“Hal ini menjadi lebih kompleks saat kita membicarakan lintas negara karena pengaturannya mungkin berbeda. Lintas yurisdiksi, mungkin treatmen datanya akan berbeda. Jadi pada saat kita bicara masih di dalam jurisdiksi tertentu, misalnya kita melakukan pengukuran data masih di Indonesia, walaupun isunya kompleks tetapi pengaturannya seragam,” jelasnya.

Menurut Sekjen Kementerian Kominfo, dalam berbagai forum internasional, Indonesia senantiasa mengedepankan empat prinsip yaitu lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity

Sebagai langkah konkret, Sekjen Mira Tayyiba menjelaskan Indonesia telah dan terus berupaya untuk mendorong adopsi empat prinsip tersebut di forum G20 sejak Presidensi G20 Arab Saudi tahun 2020.

Baca Juga :  Orang-orang Kuat

“Dalam DEWG, keempat prinsip tersebut menjadi landasan diskusi para negara anggota G20 terkait pengelolaan data. Kami mendukung agar pembahasan topik ini dilakukan dengan dinamis, terbuka terhadap berbagai sudut pandang, dan didasari kesepahaman bersama,” tuturnya.

Pengelolaan Data

Dalam Sofa Talks, Sekjen Kementerian Kominfo menyatakan dua isu prioritas DEWG G20 yaitu konektivitas dan literasi digital telah didiskusikan dalam seri sebelumnya.

Sekjen Mira Tayyiba yang menjadi Chair DEWG menilai hal yang tak kalah penting untuk didiskusikan berkaitan dengan pengelolaan data. Menurutnya, data menjadi bagian yang signifikan dari sekian banyak aktivitas masyarakat di ruang digital, baik belajar, bekerja, rapat, maupun berkomunikasi.

“Ibaratnya kita sudah bangun jalannya, kita sudah tahu  bagaimana menggunakan jalan itu secara produktif, sekarang kita bicara mengenai angkutannya. Apa yang melintas di atas jalan itu, itulah data,” jelasnya.

Sekjen Kementerian Kominfo menyontohkan salah satu aktivitas online yang sering dilakukan masyarakat di ruang digital yaitu belanja online. Menurutnya belanja online akan mengikuti proses mulai dari pilihan toko, barang, hingga melakukan transaksi. Dalam setiap proses itu semua data pribadi akan diinput di ruang digital.

Oleh karena itu, Sekjen Mira Tayyiba menegaskan, semua data harus dikelola dengan baik agar memiliki manfaat. Sekjen Kementerian Kominfo juga menekankan data yang dikelola secara pribadi oleh penyedia platform berbeda dengan data yang dikelola oleh Pemerintah.

“Kalau data yang dikelola oleh pemerintah ini kan memang tujuannya untuk kepentingan publik. Saya ambil contoh, data yang setiap minggu kita review, data untuk kebijakan PPKM, apakah ada peningkatan, penurunan, dan sebagainya itu bisa diambil dari data kasus, data sebaran, data dari fasilitas kesehatan, data vaksin. Semua data itu kemudian dikelola, sehingga bisa menentukan suatu kebijakan. Ini yang dilakukan oleh pemerintah,” jelasnya.

Baca Juga :  DUNIA ISLAM: Tiga Faktor Pendukung Perkembangan Teknologi di Dunia Islam

Sekjen Mira Tayyiba menyatakan peningkatan intensitas penggunaan ruang digital juga mengakibatkan data yang terbentuk secara natural makin banyak. “Inilah konsekuensi dari kegiatan kita di ruang digital. Kita perlu memahami bahwa bila data dikelola dengan baik, maka kita akan mendapatkan manfaat,” jelasnya.

Menurut Sekjen Kementerian Kominfo, pembahasan mengenai data akan lebih kompleks ketika berkaitan dengan lalu lintas data antarnegara.  Menurutnya, secara natural karena teknologi digital bersifat borderless, artinya data digital bisa mengalir antar negara.

“Hal ini menjadi lebih kompleks saat kita membicarakan arus data lintas batas negara, sebab tiap yurisdiksi dapat memiliki tata cara pengelolaan data yang berbeda. Perbedaan ini adalah suatu hal yang natural dikarenakan teknologi digital bersifat borderless, artinya dia bisa mengalir antarnegara. Lain halnya apabila kita membicarakan data dalam yurisdiksi tertentu, misalnya kita melakukan pengukuran data masih di Indonesia. Isunya kompleks, tetapi pengaturannya seragam,” jelasnya.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mengambil langkah konkret untuk membahas tata kelola data yang bagi sebagian khalayak merupakan isu yang kompleks. “Melalui DEWG, Indonesia optimis dapat memfasilitasi dialog terkait tata kelola data yang konstruktif, produktif, dan inklusif. Diharapkan pembahasan yang ada dapat menjadi titik awal diskusi yang lebih komprehensif terkait tata kelola data global,” ungkap Sekjen Mira Tayyiba.

Webinar juga menghadirkan narasumber Juru Bicara Menteri Kominfo/Co-Chair DEWG Presidensi G20 Indonesia, Dedy Permadi; Ketua Umum Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja; dan Ketua Umum Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI), Rudi Rusdiah.

Hadir pula Anggota Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF) sekaligus Multistakeholder Advisory Group (MAG), Andi Budimansyah; serta Dosen Jurusan Hubungan Internasional sekaligus Peneliti Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada, Treviliana Eka Putri. @alfa

Baca Juga :  5 Pelajaran dari Kemenangan 4-0 Barcelona: Griezmann di Mana?

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Kapolda Jatim Kembalikan Motor Milik Wanita Ojek Online Korban Pencurian

Sab Feb 26 , 2022
Silahkan bagikanVISI.NEWS | JAWA TIMUR – Wahyu Koviarini, (28) warga Gogor RT 1 RW 2 , Jajar Tunggal, Wiyung, Surabaya. Seorang wanita yang baru bekerja sebagai ojek online (ojol) harus kehilangan motornya saat terparkir di kawasan PTC, Surabaya. Saat ia mengambil paket orderan dari pelanggan, atas peristiwa itu wanita dengan […]