Komisi II Tegaskan Pemilu Serentak Dilaksanakan 14 Februari 2024

Editor Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memimpin rapat kerja Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan. Jakarta, Rabu (13/4/2022)./via dpr.go.id/arief/man/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan, Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum menegaskan kembali bahwa hari pemungutan suara Pemilihan Umum Serentak adalah Rabu, 14 Februari 2024.

“Dan hari pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak tahun 2024 adalah Rabu, 27 November 2024,” tegas Doli di Gedung Parlemen, Senayan. Jakarta, Rabu (13/4/2022), dilansir dari laman resmi DPR RI.

Doli juga mengatakan bahwa Komisi II DPR RI menekankan agar KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI, dapat menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas, independen, mandiri, dan profesional untuk suksesnya Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024.

“Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Penyelenggara Pemilihan Umum bersepakat untuk segera melaksanakan pembahasan dan pendalaman lebih lanjut terkait dengan tahapan, program, jadwal, anggaran, dan hal-hal terkait lainnya mengenai desain dan konsep Pemilu 2024 sebelum masuknya tahapan awal Pemilu Serentak tahun 2024,” pungkasnya. @fen

Baca Juga :  Komisi V Pastikan Pelaksanaan Mudik telah Dibahas Matang bersama Pemerintah

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Puan Maharani Dorong Pemerintah Segera Susun Aturan Pelaksanaan Teknis UU TPKS

Kam Apr 14 , 2022
Silahkan bagikanVISI.NEWS | JAKARTA – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendorong pemerintah untuk segera menyusun aturan pelaksanaan teknis Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hal ini diungkapkannya agar UU TPKS bisa segera diaplikasikan langsung pada masyarakat sebagai instrumen hukum yang kuat dan komprehensif dalam pencegahan dan pengaturan […]