Komisi III Minta Polri Pecat Perwira Tersangka ‘Obstruction of Justice’.

Editor Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni./via dpr.go.id/jaka/nvl/ist
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Komisi Kode Etik Polri (KKEP) tak ragu melakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada 7 perwira Polri yang ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice.

Sahroni menyebut, PTDH bisa dilakukan jika ketujuh tersangka sadar dan sengaja melakukan pelanggaran kode etik.

“Saya sepakat dan setuju apabila ada personel Polri yang sengaja dan sadar menutupi kasus ini bahkan menghalangi penyelidikan, wajib hukumnya diberhentikan dengan tidak hormat,” ujar Sahroni dalam keterangan pers seperti dilansir laman Parlementaria, Jumat (2/9/2022).

Namun demikian, Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut menyebut keputusan PTDH tetap harus melalui sidang kode etik. Sehingga, tandas Sahroni, dalam sidang kode etik itu nantinya akan terlihat yang sengaja maupun tidak sengaja melakukan tindakan menghalangi proses hukum atau obstruction of justice dalam penanganan kasus Brigadir J.

“Iya harus sidang kode etik dulu, dalam persidangan bisa ketahuan kebenarannya, apa terlibat secara langsung apa tidak,” tegas Sahroni. Diketahui, sebanyak tujuh perwira telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan menghalangi proses hukum atau obstruction of justice dalam penanganan kasus Brigadir J.

Tujuh tersangka merupakan perwira Polri, termasuk mantan Kadiv Propam Polri Irjen FS. @fen

Baca Juga :  Sejumlah Peralatan Semimiliter Ditemukan di Tempat Fustsal Milik Terduga Teroris

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Keselamatan Lalu Lintas Harus Jadi Perhatian Bersama

Sab Sep 3 , 2022
Silahkan bagikanVISI.NEWS | JAKARTA = Keselamatan lalu-lintas di jalan adalah tanggung jawab bersama pengguna jalan dan pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada peraturan dan sistem lalu-lintas. Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama berharap pemerintah memberi perhatian khusus pada keselamatan lalu lintas. Terlebih, secara umum kecelakaan lalu lintas pada […]