VISI.NEWS | BANDUNG – Komisi IV DPRD Jabar mendesak agar Pemprov Jabar menaikan kuota penerima manfaat serta menaikan volume anggaran bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Jabar.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi IV DPRD Jabar Haji Kusnadi Senin (15/11/21), ia menegaskan, program Rutilahu di Jabar sangat dibutuhkan dan dirasa oleh masyarakat, hal ini terungkap ketika para legislator turun langsung ke tengah masyarakat di berbagai wilayah di Jabar.

“Saya dan setiap para anggota DPRD Jabar turun ke masyarakat secara langsung, aspirasi Rutilahu ini kerap di dengar disampaikan diinginkan oleh masyarakat, meski ditengah pandemi Covid – 19,” tegasnya.

Untuk itu, politikus Golkar Jabar ini meminta dan mendesak agar Pemprov Jabar segera melakukan perencanaan prioritas guna mewujudkan program yang dianggap bermanfaat bagi warga Jabar, oleh karena itu
perlu ada penambahan jumlah rumah yang akan direnovasi dan volume anggaran karena dinilai masih belum mencukupi.

“Kami mendesak kepada pemerintah untuk melakukan penambahan penerima bantuan dan volume anggarannya, karena dengan anggaran Rutilahu saat ini dianggap tidak cukup dan kecil,” katanya.

Kusnadi mengungkapkan, adapun kendala yang sering dijumpai di masya, yakni syarat untuk mendapatkan bantuan RUTILAHU, dimana masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan harus memiliki sertifikat kepemilikan.

“Karena pada saat ini banyak masyarakat yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni tetapi tanahnya itu bukan milik mereka, melainkan milik Pemkot, Pemkab, atau PJKA,” ungkapnya.

Untuk itu, diharapkan pemerintah juga bisa melakukan penanganan diluar program Rutilahu, walaupun sudah ada beberapa pihak selain pemerintah yang sudah melaksanakannya.

“Kami mendorong kepada pihak Pemerintah untuk mengatasi masalah ini dengan mengadakan program lain selain Rutilahu,” pungkasnya.@eko