VISI.NEWS | CIREBON – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menyampaikan bahwa Komisi VIII DPR RI akan segera membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tahun 2022 dengan Kementerian Agama. Hal itu disampaikan pada acara Diseminasi Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Provinsi Jawa Barat 2021 kepada para penyuluh agama, KBIHU dan tokoh masyarakat Kabupaten Indramayu, Sabtu (27/11/2021) di Hotel Aston Cirebon.
Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Agama, Yaqut Chalil Qoumas telah lakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi (19/11/2021) guna membahas berbagai kerja sama, di antaranya mengenai pendirian Islamic Center dan kelanjutan umrah bagi jemaah asal Indonesia.
Otoritas penerbangan Arab Saudi, General Authority of Civil Aviation (GACA), tertanggal 25 November 2021 telah menerbitkan surat yang menerangkan bahwa terhitung 1 Desember 2021, penerbangan dari Indonesia bisa langsung menuju ke Arab Saudi. Artinya, warga Indonesia sudah diperbolehkan masuk ke Arab Saudi tanpa perlu melalui negara ke-3 selama 14 hari.
“Insya Allah, besok Senin kami akan rapat dengan Menag untuk membicarakan tentang perkembangan terkahir dan kemungkinan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2022,” kata Ace.
“Saya diundang Duta Besar Arab untuk Indonesia, Syekh Essam bin Abed Al-Thafaqi. Beliau menyampaikan ada kabar baik. Travel ban (larangan perjalanan) kita sudah dicabut. Kita bisa masuk Arab Saudi dengan karantinanya 4 hari, tanpa harus melakukan booster lagi. Soal teknisnya bagaimana, itu yang akan kami bicarakan besok,” terang politisi Partai Golkar itu.
Pada acara itu, Ace juga meluruskan berbagai informasi hoax tentang penyelenggaraan haji. Menurutnya, banyak beredar informasi bahwa pembatalan keberangkatan jamaah haji Indonesia dikarenakan Indonesia mempunyai hutang kepada Pemerintah Arab Saudi. Ada juga informasi bahwa dana haji disalahgunakan Pemerintah. Ace menegaskan bahwa hal itu adalah berita bohong.
“Uang haji itu dikelola bukan oleh Kemenag, tapi berdasarkan UU No 34 Tahun 2014, dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),” terang Ace.
“Uang jamaah ini aman. Berapa (jumlahnya)? Sekarang ini 153 triliun. Dimana (uangnya)? Ditempatkan di Bank Syariah Rp. 51 triliun. Sisanya diinvestasikan. Dimana? Di obligasi syariah, sukuk. Makanya dikenal dengan istilah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)”, demikian jelas Ace.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jabar, Adib, mengatakan bahwa jumlah jamaah haji Jabar sangat banyak, sehingga antrian keberangkatan juga cukup lama.
“Jumlah jamaah haji Jawa Barat 800 ribu lebih yang masuk waiting list kita. Antriannya rata-rata di atas 22 tahun. Termasuk di Indramayu,” kata Adib.
Adib juga menyampaikan bahwa saat ini, Jawa Barat memiliki asrama haji terbesar di Indonesia.
“Sekarang berkat dukungan Komisi VIII DPR RI, kita sudah membangun asrama haji terbesar di Indonesia. Ya memang wajar karena Jawa Barat itu jamaah hajinya terbesar di Indonesia,” kata Adib
Adib mengatakan bahwa asrama haji Indramayu ibarat miniatur Mekkah dan Madinah. Ukuran Ka’bah dibuat seperti di Masjidil Haram. Nantinya di asrama tersebut juga akan dibangun miniatur pesawat untuk simulasi calon jamaah haji. Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov Jabar telah memberikan hibah tanah seluas 5 hektar, sehingga total luas asrama haji Indramayu sekitar 13 hektar. @mpa
