Komisi VIII DPR RI Menolak Adanya Dispensasi Nikah

Editor Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti. /visi.news/ist
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti menolak adanya dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk mensiasati pernikahan di bawah umur. Dia menilai dispensasi nikah akan menjadi preseden buruk bagi perkembangan anak-anak.

Menanggapi maraknya dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk mensiasati pernikahan di bawah umur, aktivis perempuan dan anak-anak ini menegaskan bahwa usia pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 tahun.

Oleh sebab itu, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini menegaskan bahwa sebelum usia 19 tahun maka belum layak untuk dinikahkan dan masih masuk dalam kategori anak yakni usia 1-18 tahun. “Jadi kita harus berpedoman pada Undang-undang Pernikahan ini bahwa usia 1-18 adalah usia anak sehingga jangan dinikahkan,” ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, kemarin.

Bahkan, demikian Srikandi Beringin ini memberi penjelaskan, berdasarkan ilmu kandungan pun wanita yang layak untuk mengandung ada di rentang usia 20-32 tahun. Artinya jika wanita di bawah usia 20 tahun akan melahirkan maka rentan terhadap berbagai kelainan.

“Karena Allah itu sudah menciptakan manusia sedemikian sempurna bahwa panggul wanita akan berada di usia yang ideal untuk melahirkan adalah di usia 20-32 tahun. Sebelum 20 tahun itu rentan untuk mengalami kendala saat melahirkan, misalnya jalan lahirnya masih kekecilan,” ujarnya.

Karena itu pula, Anggota Dewan yang membidangi Agama dan Sosial ini menegaskan bahwa dispensasi nikah harus ditolak sebab akan mengorbankan hak-hak anak dan juga mendatangkan masalah di kemudian hari. Dia menegaskan bahwa hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara alami dan manusia perlu dijaga demi masa depannya kelak.

Baca Juga :  Sosok Anne Ratna Mustika yang Gugat Cerai Dedi Mulyadi

Anggota Dewan dari Dapil Jateng IV (Kabupaten Wonogiri, Sragen, dan Karanganyar) ini juga mengkhawatirkan bahwa dispensasi nikah akan dijadikan sebagai modus untuk mensiasati Undang-undang Pernikahan. Artinya supaya tidak menyalahi undang-undang maka diajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Mantan Anggota DPRD Jateng ini khawatir jika dispensasi nikah disetujui maka akan menjadi preseden buruk bagi perkembangan anak-anak. Dia khawatir hak-hak anak akan tercerabut dengan alasan ekonomi, sosial dan budaya. “Makanya supaya anak-anak tetap memiliki hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang, tolak dispensasi nikah,” demikian Endang Maria Astuti.@mh

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Komisi VIII DPR RI Kutuk Pembakaran Qur’an di Swedia

Jum Jan 27 , 2023
Silahkan bagikanVISI.NEWS | JAKARTA – Komisi VIII DPR RI mengutuk keras tindakan pembakaran kitab suci al-Qur’an oleh politisi sayap kanan Swedia, Rasmus Paludan. Pembakaran al-Qur’an merupakan wujud dari tindakan menistakan agama dan menodai toleransi antar umat beragama sehingga perlu dihukum keras. Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti menekankan, […]