VISI.NEWS | BANDUNG – Konflik bersenjata yang kembali meletus di perbatasan Kamboja-Thailand pada Senin (8/12) tidak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga memaksa puluhan ribu warga sipil mengungsi dari rumah mereka. Pertempuran terbaru ini menewaskan tiga tentara Thailand dan tujuh warga sipil Kamboja, memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah yang telah lama rawan konflik.
Kepala Komite Urusan Luar Negeri, Kerja Sama Internasional dan Informasi Majelis Nasional Kamboja, Suos Yara, menegaskan bahwa Kamboja hanya menginginkan perdamaian. “Setiap saat kita berbicara, darah tertumpah. Kita harus menghentikannya sekarang,” ujarnya, dikutip Independent. Yara juga menuding Thailand telah melanggar hukum internasional dengan melancarkan serangan udara di wilayah sengketa. “Mereka memilih senjata daripada dialog dan diplomasi,” katanya.
Sejak awal abad ke-20, konflik kedua negara berakar dari sengketa perbatasan, terutama terkait peta tahun 1907 yang dibuat saat Kamboja berada di bawah kekuasaan kolonial Prancis. Kini, garis perbatasan sepanjang 817 kilometer menjadi titik ketegangan baru yang memicu pergerakan pengungsi dari kedua sisi.
Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, menolak upaya dialog dan menekankan bahwa militernya tetap melanjutkan operasi. “Kita tidak bisa berhenti sekarang. Kami telah memberikan komitmen kepada angkatan bersenjata bahwa mereka dapat sepenuhnya melaksanakan operasi yang direncanakan,” ujarnya.
Organisasi kemanusiaan menyatakan kekhawatiran atas meningkatnya jumlah pengungsi yang tinggal di tempat penampungan sementara. Kondisi darurat ini menambah beban bagi pemerintah lokal yang berupaya menyediakan makanan, air bersih, dan layanan medis bagi warga terdampak.
Konflik yang terus berulang ini menyoroti pentingnya penyelesaian diplomatik dan perlindungan warga sipil di wilayah perbatasan. Sementara upaya militer terus berlanjut, kebutuhan mendesak untuk dialog dan bantuan kemanusiaan semakin mendesak demi mencegah tragedi lebih lanjut. @kanaya
