Kongres Nasional SBSI di Bandung: Bebaskan Jumhur dan Syahganda!

Editor :
Ketua Umum SBSI 1992 Ny. Sunarti saat memberikan sambutan pada kongres nasional organisasi buruh tersebut di Bandung, Selasa (27/10/2020)./visi.news/ist

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Konrgres Nasional Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 yang berlangsung di Hotel 88, Jln. Kopo Bandung, Selasa (27/10/2020), diwarnai keluarnya petisi yang meminta dibebaskannya aktivis buruh, Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan.

Dalam sambutannya Ketua Umum SBSI 1992 Sunarti menyinggung masalah disahkannya UU Ciptaker yang dianggap sangat memberatkan para buruh dan pekerja  sehingga terjadi gelombang aksi demo yang mengakibatkan ditangkapnya aktivis buruh Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan.

“Disahkannya UU Ciptaker menjadikan posisi kaum buruh dan pekerja semakin sulit, maka wajar kalau sampai terjadi gelombang aksi demo penolakan Omnibus Law tersebut. Namun sayang, pemerintah menyikapinya dengan penangkapan saudara kita aktivis buruh Kang Jumhur Hidayat dan Bang Syahganda Nainggolan,” ungkapnya pada acara yang dihadiri pejabat tingkat kabupatan/kota dan dihadiri serikat buruh dan pekerja tingkat nasional itu.

Meski demikian, Sunarti mengatakan, dibalik peristiwa yang menggetirkan atas disahkannya UU Ciptaker tersebut, ada hikmah yang sangat besar yakni kaum buruh dari berbagai serikat besar menjadi bersatu, dan disatukan oleh kepentingan yang sama.

Ketua Umum Gaspermindo Bambang Eka ikut memberikan sambutan pada konres nasional SBSI 1992 di Bandung, Selasa (27/10/2020)./visi.news/ist

Sementara Ketua Umum Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) Bambang Eka mengatakan, penyelenggarakan kongres nasional ini diharapkan dapat lebih konsen terhadap penguatan dan berkontribusi terhadap gerakan kaum.

“Buruh nasional yang sangat lemah perjuangan di wilayah politik padahal jumlahnya hampir 30 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Kenapa aktivis buruh hanya satu orang saja yang lolos ke Senayan? Ini menunjukkan posisi kita yang sangat lemah, kesadaran politik yang masih rendah, sehingga kepentingan buruh secara politik kurang bisa diperjuangkan,” tandas Bambang Eka.

Baca Juga :  Penerimaan Pajak di Kanwil DJP Jawa Tengah II Terkontraksi Akibat Pandemi

Untuk itu, Bambang Eka mengatakan, saatnya kesadaran politik buruh harus dibangkitkan di negri ini. Semua serikat buruh dan pekerja harus berupaya melakukan perjuangan melalui jalur politik. “Para elit buruh dan anggotanya harus memiki kesadaran politik. Jangan sampai potensi politik kaum buruh ini bisa lepas begitu saja. Marilah kita bangun kesadaran politik yang baik. Jangan lagi para penggiat buruh hanya menjadi tim sukses para anggota dewan, tapi para aktivis buruh harus duduk sebagai anggota dewan agar bisa memperjuangkan nasib kaum,” tandasnya.

Peserta konres nasional SBSI 1992 di Bandung, Selasa (27/10/2020)./visi.news/ist

Dalam kongres nasional tersebut, para buruh mengeluarkan petisi sebagai berikut:

Petisi Buruh/Pekerja

BEBASKAN JUMHUR HIDAYAT DAN SYAHGANDA

Sejarah Panjang Perjuangan Para Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan Masyarakat Sipil terkait “PENOLAKAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA” telah menyita waktu yang panjang dan menimbulkan kontroversi mulai dari awal lahirnya draft RUU Omnibus Law yang terkenal 11 kluster tersebut termasuk ketenagakerjaan sampai Pengesahan menjadi UU di DPR RI. (yang disebut catatan kelam 5 Oktober 2020 bagi Pekerja/Buruh dan Masyarakat Sipil).

Menyikapi Masifnya Gerakan Moral melalui Aksi Unjuk Rasa di seluruh Indonesia baik yang dilakukan oleh Mahasiswa, Pekerja/ Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Masyarakat Sipil, itu menandatakan bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja menimbulkan masalah di tengah – tengah masyarakat. Apa yang kami lakukan dan rasakan menjadi sebuah kebersamaan dalam menyampaikan pendapat untuk Menyuarakan Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan kami tidak pernah DIPROVOKASI dan TERTERPROVOKASI APALAGI DITUNGGANGI.

“BEBASKAN JUMHUR HIDAYAT & SYAHGANDA”

Jumhur Hidayat & Syahganda adalah Aktivis Kampus yang selalu menyuarakan ketidakadilan dan memperjuangkan kaum yang lemah termasuk kaum buruh/pekerja. Sebagai mantan Aktivis Kampus yang kemudian ikut terjun langsung menjadi pimpinan gerakan buruh/pekerja melalui organisasi buruh/pekerjanya masing-mssing, maka apa yang mereka sampaikan bukanlah untuk melakukan PROVOKASI ATAU PENGHASUTAN. Mereka menyuarakan atas INISIATIF dan KESADARAN mereka sendiri karena ada KETIDAKADILAN dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja. Oleh karena itu, sebagai bentuk kepedulian dan KEINGINAN MENEGAKKAN KEADILAN, Kami dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tergabung dalam “PETISI BURUH/PEKERJA INDONESIA” mendesak PEMBEBASAN .JUMHUR HIDAYAT & SYAHGANDA dari segala bentuk tuduhan karena sesungguhnya tuduhan-tuduhan itu telah merendahkan gerakan buruh/pekerja itu sendiri.

Baca Juga :  Kabupaten Bandung Terbanyak, Bawaslu Jabar Catat Ada 282 Pelanggaran Pilakada 2020

Demikian Petisi ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 Oktobrr 2020 oleh:

Pimpinan

Serikat Pekerja/Serikat Buruh Nasional dan Daerah

Gaspermindo                                       SBSI’92                                      RTMM SPSI                                      

GOBSI                                                   SPOI                                            PPMI’98

@mpa

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Hadi Prabowo Tegaskan di IPDN Tak Boleh Ada Kekerasan dalam Bentuk Apa pun

Rab Okt 28 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Rektor IPDN Dr. Hadi Prabowo, M.M meyakinkan calon muda praja maupun para orangtua dan khalayak bahwa Kampus IPDN bebas dan steril dari tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun. “Baik calon muda praja maupun seluruh praja yang berada di IPDN akan hidup dalam kampus yang penuh disiplin dan […]