Konsekuensi Penerapan UU 10/2016, Indra: Ratusan Jabatan Struktural Kosong

Editor :
Indra Gunawan./visinews/agus

Silahkan bagikan

 

VISI.NEWS — Menurut Ketua Pengurus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK) usia 35 plus, Indra Gunawan, mengatakan, jika mengacu kepada Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, ada penjelasan, kepala daerah atau bupati tidak diperbolehkan melantik pejabat struktural 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelah penetapan pasangan calon.

Kondisi ini, lanjut dia, bakal ada puluhan atau ratusan jabatan struktural di lingkungan Pemkab Bandung yang kosong, karena para pejabat sebelumnya sudah pensiun, bahkan ada juga yang meninggal Dunia.

“Untuk lingkungan dinas pendidikan, puskesmas dan jabatan struktural di dinas lainnya, mungkin kurang lebih ada 100 – 200 jabatan yang kosong atau bisa saja lebih. Sementara saat ini, jabatan jabatan yang kosong tersebut diisi oleh PLt yang ruang lingkup kebijakannya terbatas,” katanya melalui telepon, Minggu (28/3/2021).

Dia tidak memungkiri, dengan adanya PLt, bisa memberikan alternatif dalam mengisi kekosongan.

Namun, lanjut dia, untuk keberlangsungan roda organisasi pemerintahan, kurang efektif bahkan tidak sehat, karena ada pembatasan di beberapa hal yang menjadi kewengan PLt, tidak seperti pejabat definitif.

Kondisi seperti ini, menurutnya,, tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena tidak kondusif.

Solusi untuk masalah ini, Bupati dan Wakil Bupati Bandung terpilih, harus segera dilantik.

Dia priharin terhadap aparatur pemerintah lainnya, ysng harus terkena imbasnya karena tidak bisa bekerja sesuai tupoksinya.

Ia menyebutkan , semua tahapan Pilbup Bandung tahun 2020 telah usai,

Meskipun harus mampir dulu di MK, lanjutnya, H. Dadang Supriatna (Kang DS) dan Sahrul Gunawan, tetap dinyatakan sebagai pemenang setelah gugatan Paslon No Urut 1 ditolak.

“Semoga saja pelantikan Kang DS dan Kang Sahrul di tanggal 26 April 2021 nanti, bisa berjalan lancar dan kondusif,” ujar dia.

Dengan demikian, Indra menuturkan, roda pemerintahan bisa berjalan dan ada pertanggung jawaban mengeluarkan anggaran untuk pelayanan kepada masyarakat,

“Seperti yang dituturkan Kang DS sebelumnya, siap mengabdi kepada masyarakat dengan memberikan kinerja nyata untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung”,” katanya.@qia.

Ayi Kusmawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Warga Mengeluh Infrastruktur, Gaji Guru Ngaji hingga Bank Emok, Uus Reses di Manggahang

Ming Mar 28 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKS, H. Uus Haerudin Firdaus, menggelar Reses Masa Sidang II tahun 2021 di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Manggahang Kecamatan Baleendah, Minggu (28/3/2021). Menurut Uus, reses merupakan upaya menampung, mewadahi, dan mengawal setiap aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung […]