KPK-Kejagung-BPN Bantu Pemkot Bandung Selamatkan Aset Rp 54 Miliar

Editor KPK-Kejagung-BPN bantu Pemkot Bandung selamatkan aset Rp54 miliar./antara/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, menyelamatkan 203 aset tanah senilai Rp 54 miliar.

Aset tersebut berupa 202 bidang tanah milik Pemkot Bandung senilai total Rp 53,1 miliar, dan pemulihan satu aset bermasalah berupa tanah Kelurahan Cigending, Kota Bandung seluas 974 meter persegi senilai Rp 892 juta.

Penyerahan sertifikat tanah atas aset tersebut kepada Pemkot Bandung dilakukan di Gedung Wali Kota Bandung, Selasa (7/9/2021).

“Kami apresiasi wali kota, kajari, asdatun kejati, dan kepala kantor pertanahan yang telah bekerja bersama-sama sehingga tanah yang bermasalah di era Pak Wali Kota bisa kembali ke pemilik sahnya,” ujar Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Yudhiawan dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Selasa (7/9/2021), dilansir Antara.

Ia mengatakan penyelamatan aset merupakan satu dari delapan area intervensi KPK dalam program pencegahan korupsi di daerah yang terangkum dalam “Monitoring Center for Prevention” (MCP).

Dia menjelaskan ada tiga hal yang menjadi fokus KPK dalam manajemen aset daerah, yaitu melakukan pengamanan dengan sertifikasi, penertiban dengan memastikan kewajiban pihak ketiga menyerahkan aset yang menjadi hak pemda, dan pemulihan aset.

“Kalau sekarang namanya pemulihan aset. Aset yang seharusnya milik pemerintah, maka yang menjadi milik pemerintah bagaimanapun harus dikembalikan ke negara. Tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh siapa pun,” ujar Yudhiawan.

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung Andi Kadandio saat menyerahkan sertifikat, menyatakan komitmen pihaknya untuk mendukung pemda secara penuh melakukan sertifikasi atas aset-asetnya.

“Amanat Undang-Undang Agraria tanah-tanah di seluruh Indonesia wajib didaftarkan untuk menjamin kepastian hukum,” kata Andi.

Baca Juga :  Di Era Perkembangan Jaman, Cucu : Perempuan Harus Berani Ambil Peran

Menurutnya, banyak pihak, baik individu, pemerintah maupun badan hukum dapat mengklaim kepemilikan tanah. Namun, kata dia, klaim tersebut tidak akan berdampak jika tidak memiliki sertifikat tanah.

“Hari ini kami akan serahkan satu sertifikat dari lima aset yang bermasalah, yaitu tanah Kelurahan Cigending. Sedangkan, dari program registrasi nasional secara simbolis akan kami serahkan 202 sertifikat hak atas tanah seluas 2,5 hektare,” ujarnya.

Sedangkan Wali Kota Bandung Oded Muhammad Danial merasa bersyukur dan berterima kasih atas pendampingan Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK dan segenap pihak yang telah bersinergi membantu pemda.

Ia juga mengharapkan dukungan akan terus diberikan kepada Pemkot Bandung untuk menyelesaikan aset-aset milik pemkot lainnya.

“Saya berharap melalui Program MCP KPK, maka permasalahan tanah-tanah kami di Bandung dapat diselesaikan untuk tahun 2021. Ada 10 lokasi yang bermasalah yang akan kami selesaikan bersama-sama,” kata Oded. @fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Dua Kecamatan di Kabupaten Sukabumi Diterjang Bencana Alam

Rab Sep 8 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Hujan deras yang turun dalam beberapa hari terakhir ini memicu terjadinya bencana alam yang menerjang dua kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang mengakibatkan sejumlah rumah milik warga dan akses jalan penghubung antarkecamatan rusak. Informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, bencana terjadi hampir di […]