KPK Kembali Usut Kasus Gratifikasi dan TPPU Rita Widyasari

Editor Rita Widyasari. /net
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengintensifkan penyelidikan atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Dalam sepekan terakhir, tim penyidik KPK melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa lokasi di Samarinda, Kalimantan Timur, untuk menelusuri dan menyita aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Penyitaan Aset

Tim penyidik KPK berhasil menyita 91 unit kendaraan mewah, termasuk Lamborghini, McLaren, BMW, Mercedes Benz, dan Hummer. Banyak dari kendaraan tersebut didaftarkan atas nama pihak lain, termasuk perusahaan dan kakak ipar Rita, Endri Erawan, yang merupakan manajer Timnas Indonesia. Selain itu, tim penyidik juga menyita 30 barang mewah berupa jam tangan dari merek ternama seperti Rolex, Hublot, Chopard, dan Richard Mille.

Profil Rita Widyasari

Rita Widyasari lahir di Tenggarong pada 11 November 1973 dan merupakan putri dari Syaukani, Bupati pertama Kutai Kartanegara yang juga pernah terjerat kasus korupsi pada 2006. Menyusul jejak sang ayah, Rita terjun ke dunia politik dan menjadi bupati perempuan pertama di Provinsi Kalimantan Timur setelah memenangkan Pilkada Kukar pada 2010 dan kemudian terpilih kembali untuk periode kedua pada 2016-2021. Namun, pada periode kedua, Rita juga tersandung kasus korupsi dan dijerat KPK pada 2018.

Pendidikan dan Penghargaan

Sebelum menjadi Bupati Kutai Kartanegara, Rita meraih gelar S1 dari Universitas Padjadjaran (Unpad), S2 dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), dan S3 dari Universiti Utara Malaysia. Dalam karier politiknya, Rita pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Kartanegara dan Ketua Golkar Kalimantan Timur. Ia juga menerima beberapa penghargaan, termasuk Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden Joko Widodo pada 2015, Inspirator Pembangunan Daerah 2017, dan Global Leadership Award 2016.

Baca Juga :  Wow! Setiap Danramil Dapat Insentif Rp 2,1 Juta dan Babinsa Rp 1 Juta dari Pemkab Bandung

Kasus di KPK

Kasus dugaan TPPU Rita Widyasari yang kini ditangani KPK mulai diproses pada masa kepemimpinan Agus Rahardjo. Rita dan Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin, ditetapkan sebagai tersangka pada Januari 2018. Mereka diduga menerima gratifikasi senilai Rp436 miliar yang disamarkan melalui pembelian kendaraan, tanah, dan penyimpanan uang atas nama orang lain.

Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Sebelumnya, Rita telah divonis 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta, serta dicabut hak politiknya selama lima tahun setelah menyelesaikan pidana pokoknya. Putusan ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali.

Rita terbukti menerima gratifikasi Rp110,72 miliar terkait perizinan proyek di Kabupaten Kutai Kartanegara dan suap Rp6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun alias Abun, terkait izin lokasi perkebunan sawit. Khairudin, rekan Rita, juga divonis 9 tahun penjara dan denda Rp300 juta.

KPK terus berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara ini. Penyitaan aset-aset mewah yang dilakukan dalam sepekan terakhir merupakan bagian dari upaya KPK untuk mengembalikan kerugian negara dan memastikan tidak ada lagi hasil kejahatan yang dinikmati oleh pelaku tindak pidana korupsi.

@uli

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Disdik Kab. Sumedang Tentukan Daya Tampung Sekolah untuk PPDB

Ming Jun 9 , 2024
Silahkan bagikanVISI.NEWS | SUMEDANG – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Dian Sukmara, mengatakan beberapa kriteria jalur dapat dipertimbangkan oleh calon peserta didik pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurutnya, untuk jenjang SMP ada kebijakan 55 persen kuota untuk zonasi. Adapun untuk sisa kuota lainnya dapat melalui jalur prestasi dari […]