KPK Kembangkan Kasus Bansos Juliari Terkait Kerugian Negara

Editor Terdakwa kasus korupsi bansos Covid-19 yang juga mantan Menteri Sosial Juliari Batubara (kanan) berjalan usai sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (21/4/2021)./cnn indonesia/aditya pradana putra/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berupaya mencari kerugian negara dalam pengadaan barang/jasa terkait bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial.

Pekerjaan ini merupakan langkah KPK mengembangkan kasus dugaan suap bansos Covid-19 yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dkk.

“Lidik (penyelidikan) terbuka umumnya mencari peristiwa dugaan korupsi penerapan Pasal 2 atau 3 (UU Tipikor). Berhubungan dengan kerugian negara,” ujar Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, melalui pesan tertulis, Sabtu (7/8/2021), dilansir CNN Indonesia.

Ali berujar upaya yang sedang dilakukan tim penyelidik saat ini lebih maju dibandingkan penanganan perkara sebelumnya yang berhenti di penerapan pasal suap hasil dari Operasi Tangkap Tangan (OTT).

“Upaya ini satu langkah lebih maju dibandingkan penanganan perkara sebelumnya, berhenti di-OTT saja sehingga kelanjutannya juga berkutat di soal suap saja,” kata Ali.

Juru bicara berlatar belakang jaksa ini turut menjelaskan bahwa setiap kegiatan penyelidikan di KPK tidak serta merta naik ke tingkat penyidikan.

Satu di antara banyak kendala, terang Ali, adalah tim penyelidik tidak menemukan unsur melawan hukum formil seperti peraturan yang dilanggar.

Terhadap penyelidikan terbuka ini, KPK sudah memintai keterangan atau klarifikasi Juliari dan Ketua Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Herman Hery.

Adapun Juliari dituntut dengan pidana 11 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.

Selain itu, ia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 14,5 miliar subsider dua tahun penjara, serta pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun.

Juliari dinilai jaksa telah terbukti menerima uang sebesar Rp 32,4 miliar dari para rekanan penyedia bansos Covid-19 di Kementerian Sosial. @fen

Baca Juga :  Kang DS bakal Prioritaskan 3 Hak Pelayanan Dasar Masyarakat di Kabupaten Bandung

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Menantu Akidi Tio Bantah Utang Rp 2,3 M ke Dokter di Palembang

Ming Agu 8 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Menantu Akidi Tio, Rudi Sutadi membantah istrinya, Heriyanty memiliki utang bisnis sebesar Rp 2,3 miliar kepada Siti Mirza Nuria, seorang dokter di Palembang, Sumatra Selatan. Rudi┬ámembantah istrinya memiliki hubungan bisnis dengan Siti Mirza. “Hoaks,” ujar Rudi, singkat, dilansir CNNIndonesia.com yang menghubunginya melalui pesan WhatsApp, Jumat (6/8/2021). Sebelumnya, […]