KPK Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Pengesahan Anggaran Tulungagung

Editor KPK tetapkan tiga tersangka korupsi pengesahan anggaran Tulungagung./via kpk.go.id/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan APBD-P Kabupaten Tulungagung.

Ketiga tersangka tersebut yaitu AM, AG, dan IK selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung sekaligus Wakil Ketua Anggaran periode tahun 2014 s.d 2019.

KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada tersangka AM untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 3 s.d. 22 Agustus 2022 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih.

Sedangkan kepada tersangka AG dan IK, KPK mengimbau agar kooperatif hadir pada jadwal pemanggilan berikutnya.

Perkara ini bermula dari pembahasan RAPBD Pemerintah Kabupaten Tulungagung TA 2015 yang terjadi deadlock dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung bersama Tersangka AM, AG, dan IK kemudian melakukan pertemuan dengan perwakilan TAPD dan berinisiatif meminta sejumlah uang agar proses pengesahan RAPBD menjadi APBD dapat segera disahkan.

Permintaan tersebut menggunakan istilah “uang ketok palu” dengan nilai diduga sebesar Rp 1 miliar. Serta diduga terdapat permintaan tambahan uang lain sebagai jatah banggar.

“Para tersangka diduga masing-masing menerima ‘uang ketok palu’ sejumlah sekitar Rp 230 juta,” ungkap KPK dalam siaran persnya, Kamis (4/8/2022) .

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab UU Hukum Pidana.

Korupsi pada pengesahan anggaran menjadi titik awal terjadinya siklus korupsi pada tahapan berikutnya, yakni pelaksanaan belanja barang dan jasa, serta tidak menutup kemungkinan membuka celah korupsi pada tahap pertanggungjawaban anggarannya. Sehingga menjadikan siklus korupsi anggaran terus berputar.

Baca Juga :  LALIGA SPANYOL | Hasil, Klasemen, dan Jadwal Terbaru, Barcelona Menang Besar

Oleh karenanya, KPK meminta seluruh pejabat publik menyadari bahwa APBN dan APBD adalah hasil keringat rakyat yang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
@fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

116 Kejadian Kebakaran Di Bandung, Reynaldi Minta Warga Waspada Dan Hati-Hati

Sab Agu 6 , 2022
Silahkan bagikanVISI.NEWS |BANDUNG – Dua hari terakhir terjadi kebakaran di Kota Bandung. Sebanyak 10 rumah semi permanen di Jalan Ciumbuleuit dan ruangan arsip gedung DPRD Jabar terbakar. Menurut Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) Reynaldi, dari data yang tercatat di Dinas Kebakaran Kota Bandung, sebanyak 116 peristiwa kebakaran terjadi sepanjang Januari […]