KPU Kab. Tasikmalaya Dinilai Keliru Tafsirkan Rekomendasi Bawaslu Terkait Pelanggaran

Editor :
Kuasa hukum Wani melakukan konferensi pers di Rumah Kemuning, Kota Tasikmalaya/visi.news/ayi kuraesin

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Keputusan hasil tindak lanjut rekomendasi Bawaslu yang disampaikan KPU Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dianggap keliru oleh pasangan calon no 4 yakni Iwan Saputra dan Iip Miftahul Paoz (WANI).

Perwakilan kuasa hukum pasangan calon Iwan Saputra-Iip Miftahul Paoz (Wani), Daddy Hartadi mengatakan KPU telah melanggar norma hukum Undang-Undang Pilkada dalam membuat putusan menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu yang telah menyatakan calon petahana Ade Sugianto, terbukti melanggar Pasal 71 Ayat 3 yang sanksinya Pasal 71 Ayat 5 Pembatalan Calon.

Untuk itu pasangan pihaknya tidak menerima begitu saja keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya yang telah mengumumkan hasil tindak lanjut rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan calon bupati (cabup) petahana, Ade Sugianto.

“Kami menilai KPU keliru dalam putusannya. Alasannya, KPU masih menempatkan norma hukum PKPU nomor 25 2013. PKPU itu bertentangan dengan UU Pilkada,” ujar Dadi Hartadi salah seorang perwakilan kuasa hukum Wani saat melakukan konferensi pers di Rumah Kemuning, Kota Tasikmalaya, Selasa (12/1/2021).

Menurut Dadi, PKPU itu terbit pada 2013 dan diubah pada 2014. Sementara UU Pilkada diundangkan pada tahun 2015, yang diubah terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2020.

“Dengan begitu sudah semestinya payung hukum yang digunakan dalam kasus ini adalah UU No 6 tahun 2020, bukan PKPU,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Dadi, dalam keputusan itu, KPU juga mengklaim sudah menjalani proses-proses. Padahal proses yang dimaksud KPU tersebut merupakan kewenangan Bawaslu.

“KPU sudah tidak lagi memiliki kewenangan dalam proses pelanggaran proses pemilihan,” tegasnya.

Dadi juga menyebutkan, terkait proses pelanggaran pemilihan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sudah melakukan klarifikasi kepada para pihak terkait.

“Banyak pihak yang sudah diklarifikasi Bawaslu termasuk saksi ahli dan klien kami sebagai pelapor. KPU justru mengulang proses itu, yang seharusnya menjadi kewenangan Bawaslu. Padahal KPU tak diamanatkan melakukan hal itu dalam UU Pilkada,” jelasnya.

Rancunya lagi, kata Dadi, dalam putusan KPU ditampilkan UU Pilkada sebagai dasar hukum, tetapi menerapkan juga normal dalam PKPU Nomor 25 Tahun 2013. Padahal isi dua aturan itu jelas bertentangan.

Dengan melihat isi putusan rancu itu, pihaknya melihat putusan KPU cacat hukum sehingga putusan tersebut harus dibatalkan.

“Sudah jelas, laporan klien kami sudah memenuhi norma hukum, secara formil dan materil. Laporan juga sudah diregristrasi dan ditindaklanjuti Bawaslu,” kata Dadi.

Kami juga sudah ingatkan KPU dengan tidak diterbitkannya putusan pada 6 Januari 2021 sebagai hari terakhir putusan. Ketika KPU menerbitkannya lewat waktu, KPU sudah melanggar prinsip etik penyelenggara pemilu.

“Kita sudah laporkan itu ke DKPP pada 8 Januari. Kita tampilkan bukti juga saksi ahli kepada DKPP. Laporan itu sudah teregistrasi.
Kita masih menunggu proses di DKPP. Kalau memenuhi syarat, kita hanya tinggal menunggu undangan persidangan DKPP,” katanya.

Namun hingga hari ini ujar Dadi, belum ada laporan dari DKPP. Biasanya kalau tak ada kekurangan, hanya tinggal menunggu undangan DKPP.

“Kita masih tunggu respons DKPP,” ucap Dadi

Dia juga menyebutkan, apa yang dilakukan oleh seluruh komisioner KPU yang tidak menerbitan putusan pada 6 Januari dan justru menerbitkan putusan yang tak sesuai isi rekomendasi Bawaslu. Hal itu menjadi dugaan kuat bahwa seluruh komisioner KPU tak cakap hukum.

Putusan yang ditetapkan dengan menerapkan norma hukum yang salah sangat bahaya dalam pilkada. Sebab, aturan hukum baru itu otomatis mengesampingkan aturan hukum lama.

“Jadi tidak bisa dipaksakan penerapan PKPU No 25 tahun 2013 untuk menindaklanjuti rekomendasi bawaslu. Karena ada UU yang lebin tinggi. Keputusan ini akan menjadi tambahan bukti bagi kita ke DKPP bahwa KPU melanggar kode etik,” ujarnya menambahkan.

Begitu pula lanjut dia, terkait laporan yang melebihi batas waktu, Bawaslu memiliki kewenangan dalam menerima, memeriksa, dan menyampaikan laporan ke KPU. Sementara sampai saat ini belum ada penetapan bupati terpilih yang memiliki kekuatan hukum, ungkapnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda mengatakan, pihaknya menghormati keputusan KPU. Dengan adanya putusan itu, KPU dinilai telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu.

“Apapun keputusan itu, kami hormati,” kata dia. 

Sementara itu, Calon Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 4, Iwab Saputra, mengaku kecewa dengan keputusan KPU sebagai penyelenggara Pilkada.

Padahal menurut Bawaslu ada pelanggaran Pasal 71 ayat 3 UU Pemilihan Umum dan menurut UU itu jelas sekali sanksinya pasal 71 ayat 5 pembatalan calon.

Kenyataannya semua itu ditolak dan ketika proses KPU tersebut mengambil keputusan lewat acuan PKPU. Padahal, PKPU itu sudah dinyatakan tidak berlaku karena sudah ada UU Pilkada.

“Kami tentunya ingin menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dan akan terus berupaya lewat jalur hukum dan terus menggunakan hak kami termasuk merebut kembali hak masyarakat tentang demokrasi yang berkeadilan, berkualitas dan berintegritas. Kenyatannya hari ini penyelenggara Pemilu sudah merampas itu semua. Kami akan rebut kembali hak hak masyarakat,” ungkapnya.

Seperti diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya telah mengumumkan hasil tindak lanjut rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan calon bupati (cabup) pejawat Ade Sugianto, Senin (11/1/2021) kemarin.

Isinya KPU Kabupaten Tasikmalaua memutuskan calon petahana, Ade Sugianto tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020. @arn

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

PMI Solo Gelar Apel Siaga Tanggap Bencana untuk Antisipasi Bencana Banjir

Rab Jan 13 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surakarta yang lebih dikenal sebagai PMI Solo, mengantisipasi kian meningkatnya curah hujan dengan intensitas tinggi pada musim penghujan akhir-akhir ini dengan menggelar apel siaga tanggap bencana. Seluruh relawan, para pegawai PMI, dan peralatan penunjang operasional yang disiagakan, mengikuti apel yang digelar di […]