Kriteria Longgarkan PSBB di Daerah Berdasarkan Pedoman Pemerintah Pusat

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letjen Doni Monardo./visi.news/humas bnpb.
Jangan Lupa Bagikan

VISI.NEWS – Pemerintah memberikan pedoman khusus bagi daerah yang ingin melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Ada sejumlah persyaratan utama, di antaranya daerah yang steril dari Covid-19, daerah yang dianggap telah memasuki zona hijau dan mengikuti sejumlah rekomendasi WHO.

Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Doni Monardo mengatakan, ada sejumlah indikator lainnya yang harus diikuti untuk melakukan pelonggaran. Pertama adalah
penurunan jumlah kasus positif dua minggu lebih dari 50 persen.

“Yang kedua penurunan jumlah kasus ODP dan PDP, dua minggu lebih dari 50 persen, kemudian penurunan jumlah meninggal kasus ODP dan PDP,” kata Doni melalui telekonferensi, Rabu (27/5), seperti dilansir jpnn.com.

Doni juga mengatakan jumlah kasus positif yang dirawat di rumah sakit harus menurun. Selain itu, penurunan jumlah kasus ODP dan PDP dirawat di rumah sakit.

“Kenaikan jumlah sembuh dari kasus positif, lalu kenaikan jumlah selesai pemantauan dari ODP dan PDP,” jelas dia.

Lebih lanjut kata Doni, angka reproduksi efektif (Rt) juga harus di bawah satu. Terakhir jumlah pemeriksaan spesimen juga harus meningkat dalam periode dua pekan.

“Ini adalah poin-poin yang menjadi rujukan kami. Kami tetap akan berkonsultasi dengan Bapak Menteri Bappenas dan juga Bapak Menteri Perekonomian sehingga nanti daerah-daerah yang tentunya akan diberi kelonggaran atau ditawarkan untuk melakukan aktivitas lebih luas, itu juga berdasarkan kesanggupan dari daerah sehingga pemerintah pusat memberikan sebuah data untuk bisa dibuka,” jelas dia. @fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

RI Terima Sumbangan Asing Rp 1,47 T untuk Tangani Corona

Jum Mei 29 , 2020
Jangan Lupa BagikanVISI.NEWS – Kementerian Luar Negeri RI menyatakan Indonesia telah menerima bantuan internasional hampir mencapai US$1 juta atau sekitar Rp1,47 triliun untuk menangani pandemi virus corona (Covid-19). Pelaksana juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, ratusan juta dolar bantuan itu berasal dari 113 pemerintah dan lembaga internasional. “Hingga Selasa (26/5), tercatat […]