Kunker Mensos ke Kab. Bandung Berbuntut Pengusiran Sekjen Kemensos dari Raker

Editor Mensos Tri Rismaharini didampingi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Tb. Ace Hasan Syadzily saat launching Program Indonesia Mendengar di Baleendah, Kabupaten Bandung, Sabtu (8/1/2021). /visi.news/ist
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Harry Hikmat diusir dari ruang rapat karena dianggap menantang Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Insiden pengusiran itu terjadi saat Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Harry diusir karena pernyataannya yang dianggap menantang Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily setelah ditegur karena kunjungan Mensos Tri Rismaharini ke Kabupaten Bandung dan Kab. Bandung Barat (KBB) tanpa memberitahukannya. Padahal, Kabupaten Bandung dan KBB merupakan Daerah Pemilihan (Dapil) Ace Hasan.

“Saat Mensos Risma berkunjung ke daerah pemilihannya di Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Bandung Barat), tidak ada pemberitahuan kepada Komisi VIII, termasuk ke saya. Padahal itu sudah menjadi kesepakatan. Ada pun yang mengatur hal itu adalah Sekjen Kemensos. Kala itu Harry sudah menyampaikan maaf,” ungkap Ace.

Dalam rapat itu, Ace menjelaskan permulaan konflik tersebut. Tetapi ternyata tidak berhenti di situ. Harry mengatakan apa yang disampaikan Ace itu sinis. “Sekjen waktu itu memang telah minta maaf, tapi setelah itu nyerocos dan bilang yang saya lakukan itu sinis, bahkan dia bilang saya diundang kemensos enggak pernah dateng. Apa urusannya bicara seperti itu?,” kata Ace Hasan.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Gerindra Jefri Romdony juga bereaksi keras. “Banyak hal penting yang harus dibicarakan, agar tidak membuang waktu. Saya usulkan kalau rapat ini dilanjutkan, saudara Sekjen meninggalkan ruangan ini, atau kalau rapat ini dilanjutkan dengan keberadaan Sekjen, maka saya yang akan keluar dari ruangan ini,” katanya.

Baca Juga :  DUNIA ISLAM: Masjid Hagia Sophia Merayakan Ulang Tahun

Menurutnya, apa yang dilakukan terhadap Ace Hasan harus diperbaiki karena apa yang dilakukan Sekjen merupakan sesuatu yang kurang pantas. “Dengan pimpinan saja bisa seperti itu apalagi dengan anggota,” ujarnya.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Achmad menilai bahwa sikap Sekjen Kemensos bisa memperngaruhi staf lainnya. Padahal seharusnya seorang sekjen bisa menjadi panutan yang baik. “Kami adalah orang politik jadi luar biasa. Jadi Pak Sekjen jangan menganggap kami ini antara atasan dengan bawahan, tapi sebagai mitra, sejajar kita, ini yang perlu kami sampaikan kepada ibu (Mensos), agar Sekjen sebagai staf utama tidak membebani ibu,” katanya.

Bahkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP Diah Pitaloka menyatakan, antara Komisi VIII DPR dan Kemensos perlu lebih intens berkomunikasi langsung. Sebab, komunikasi melalui aplikasi WhatsApp terjadi bias yang luar biasa karena sama-sama tidak tahu situasinya. Senada dengan anggota Komisi VIII DPR lainnya, Diah pun mendukung agar Sekjen Kemensos dikeluarkan sementara dari rapat. “Komisi VIII dengan solidaritas teman-teman ini keinginan teman-teman mungkin off dulu di pertemuan ini, tetap fungsi Pak Sekjen harus ada yang melapis karena kita bicara fungsi SOTK, fungsi kesekjenan. Atau kita akan gimana pak pimpinan? Atau ngobrol dulu siapa yang akan membantu bu Menteri untuk menjelaskan teknis birokrasinya,” ujar Diah.

Lalu, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengamini usulan tersebut. Namun, ia ingin Mensos Risma memberikan pandangan mengenai usulan tersebut. “Sudah hampir satu jam kita bicara, Pak Sekjen supaya ini tidak berlarut-larut kalau saya stop ini akan ada interupsi terus. Oleh karena itu, atas seizin Bu Menteri mungkin Pak Sekjen meninggalkan ruangan supaya rapat ini bisa berlanjut,” kata Yandri.@mpa

Baca Juga :  Ketua Komisi VIII Dorong Pemerintah Matangkan Persiapan Haji dan Umrah

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Jalan Menuju Kemandirian Vaksin di Indonesia Temui Banyak Masalah. Ini Penjelasan Dr. Sunny

Rab Jan 19 , 2022
Silahkan bagikanVISI.NEWS | SOLO – Kepala Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional (Pusdemtanas), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Dr. Sunny Ummul Firdaus, mengungkapkan, upaya penanganan pendemi Covid- 19 yang telah memasuki fase baru tidak lagi hanya mengandalkan upaya eksternal untuk menghentikan penularan, tetapi […]