Legislator Harap Penghapusan Tenaga Honorer Tidak Dilakukan Tergesa-Gesa

Editor Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Asmara saat Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (26/8/2022)./via dpr.go.id/anne/nvl/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Asmara berharap pemerintah tidak tergesa-gesa menghapus tenaga honorer di instansi pemerintahan.

Hal tersebut disampaikannya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI terhadap pengawasan perlindungan kesejahteraan tenaga kerja honorer bidang kesehatan di Provinsi Jawa Barat.

Penghapusan tenaga honorer ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Dalam aturan tersebut, penghapusan pegawai honorer harus dilakukan maksimal 28 November 2023.

“Kita berharap, supaya ini tidak terlampau tergesa-gesa dan masih bisa diberikan waktu, sebab membutuhkan langkah-langkah persiapan yang panjang yang harus dilakukan pemerintah daerah,” ujar Dewi dalam Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI bersama jajaran Pemprov Jawa Barat, Dinas Ketenagakerjaan Jawa  Barat dan pemangku kebijakan lainnya di Kantor Gubernur Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (26/8/2022), dilansir dari laman resmi DPR RI.

Menurut Dewi, kebijakan tersebut menjadi perhatian khusus Komisi IX, II, VIII dan lainnya. Mengingat tak sedikit Pemerintah Daerah kesulitan menyerap seluruh tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi PPPK, karena keterbatasan anggaran. Sementara, pemerintah pusat melimpahkan kepada pemerintah daerah.

Karena itu, Dewi berharap pemerintah pusat maupun daerah bisa menghasilkan solusi bersama. Setidaknya pemerintah perlu memastikan penghapusan honorer tidak menambah angka pengangguran.

“Ini juga menjadi concern kami baik itu lintas komisi maupun lintas fraksi di DPR RI. Karenanya, para pimpinan masih merapatkan untuk mengambil langkah selanjutnya, apakah perlu dibentuk panitia khusus,” sambungnya.

Di samping itu, Dewi juga mendorong rumah sakit provinsi maupun daerah yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) agar mengangkat tenaga kesehatan secara bertahap.

“Kalau mereka sudah mandiri dan mampu mereka bisa mengurus tenaga honorer sendiri,” katanya.

Baca Juga :  PBB Desak Rusia Akhiri Perang di Ukraina

Dengan demikian secara bertahap bisa dilakukan audit jabatan atau lowongan yang dibutuhkan.

“Begitu juga mengisi formasi yang ada di Puskesmas yang ada di Jawa Barat, setidaknya ini bisa mengurangi beban pemerintah daerah,” ujar Politisi dari F-Golkar ini.

Diketahui, tenaga kesehatan dengan status honorer di Provinsi Jawa Barat mencapai 65.000 orang. Jumlah tersebut meliputi nakes juga non nakes yang bekerja di seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Jabar. @fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Enam Tewas Truk Tabrak Barbekyu

Sen Agu 29 , 2022
Silahkan bagikanVISI.NEWS | BELANDA – Setidaknya enam orang tewas dan tujuh lainnya terluka di Belanda ketika sebuah truk melaju kencang dan menabrak barbekyu komunitas. Itu terjadi pada Sabtu (27/8) malam di Desa Nieuw-Beijerlanda selatan Rotterdam, ketika polisi mengatakan sebuah truk besar meninggalkan jalan pedesaan kecil dan meluncur di tepi tanggul, […]