VISI.NEWS | JAKARTA – Wacana pengalihan metode belajar ke sistem daring sebagai bagian dari strategi penghematan bahan bakar minyak (BBM) mendapat sorotan dari parlemen. Anggota Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat, mengingatkan pemerintah agar skema ini dipersiapkan secara komprehensif agar kualitas pendidikan tidak menjadi taruhan.
Rencana efisiensi ini sebelumnya mencuat dari pernyataan Menko PMK Pratikno pekan lalu, yang menyebut operasional sekolah dan perkantoran akan disesuaikan demi menekan konsumsi energi nasional. Lestari menegaskan bahwa sinkronisasi kebijakan antar-lembaga menjadi kunci utama agar tidak ada siswa yang dirugikan.
“Sejumlah langkah teknis yang komprehensif, menyinkronkan kebijakan antarkementerian dan pemerintah daerah harus dilakukan, untuk memastikan tidak ada satu anak pun yang kehilangan hak belajarnya dalam penerapan kebijakan pembelajaran secara daring itu,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/3/2026).
Politisi yang akrab disapa Rerie ini mewanti-wanti pemerintah agar tidak mengulangi kendala yang pernah terjadi pada masa pandemi Covid-19. Saat itu, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sempat terkendala oleh ketidaksiapan tenaga pengajar serta beban berlebih bagi orang tua yang berdampak pada penurunan kualitas belajar siswa.
“Jangan sampai kesalahan yang sama berulang. Sehingga penting untuk dipersiapkan secara matang,” tegas Wakil Ketua MPR RI tersebut.
Selain kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), Rerie menyoroti pentingnya pemanfaatan sarana pendukung yang telah disalurkan pemerintah. Pada 2025, Kemendikdasmen tercatat telah mendistribusikan laptop dan papan interaktif digital ke lebih dari 288 ribu satuan pendidikan, lengkap dengan penyediaan akses internet dan listrik.
Rerie menekankan bahwa penguasaan teknologi oleh para guru menjadi aspek krusial agar perangkat tersebut tidak sia-sia. Ia berharap kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dapat menjamin keberlanjutan proses belajar mengajar yang berkualitas bagi generasi penerus bangsa. @givary
