VISI.NEWS |BANDUNG – Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) Haji Kusnadi mendorong Pemkab Bogor untuk segera menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK-RI) Jabar.
Dietahui terdapat adanya temuan atau dugaan kebocoran anggaran sebesar Rp 42 miliar, untuk itu harus segera
membuat rancangan untuk menyelesaikan LHP BPK itu.
“Sebagai anggota legislatif di Jabar asal dapil Kab Bogor kami mendorong Pemkab Bogor agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK,” katanya.
Selain pembahasan KUA PPAS 2023, lanjut Haji Kusnadi, eksekutif legislatif bersepakat bukan hanya KUA PPAS 2023 yang dibahas, tetapi harus sekaligus mendorong rekomendasi BPK untuk segera diselesaikan.
“Batas waktu yang telah ditentukan ialah paling lambat 60 hari setelah diterimanya LHP BPK beberapa waktu lalu, maka seluruh SKPD dan pengusaha swasta yang memiliki catatan agar menyelesaikan rekomendasi,” ujarnya.
Temuan yang dimaksud tidak hanya berupa materi, melainkan administratif pun ada, intinya adalah harus segera diperbaiki dan merealisasikan rekomendasi BPK-RI Jabar.
“LHP BPK itu bukan harus selalu materi, tapi administrasi juga, ada yang harus negor bendahara harus buat edaran, harus buat peraturan bupati,” pungkasnya. @eko