VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota DPD RI, Lia Istifhama, menekankan pentingnya akurasi target sasaran dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mengingat ruang fiskal negara yang terbatas, ia menyarankan agar kebijakan ini diprioritaskan bagi masyarakat yang berada pada kelompok ekonomi rendah, yakni desil 1, 2, dan 3.
Perempuan yang akrab disapa Ning Lia ini menilai MBG sebagai program yang sangat mulia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, ia memperingatkan bahwa efektivitas anggaran negara sangat bergantung pada ketepatan data penerima manfaat.
“Program makan bergizi gratis atau MBG sebenarnya program super mulia, tapi jika tepat sasaran. Dalam hal ini, penerima manfaat jangan lepas dari desil 1, 2, 3, kecuali instrumen-instrumen perekonomian negara kita sangat stabil,” ujar Lia, Rabu (25/3/2026).
Lia berpendapat bahwa perluasan jangkauan program MBG ke kelompok masyarakat yang lebih luas baru bisa dilakukan apabila indikator kesejahteraan nasional sudah mencapai titik stabil. Hal ini mencakup jaminan kesehatan gratis yang menyeluruh serta ekosistem UMKM yang memiliki daya saing nasional yang kuat.
“Sebagai contoh, fasilitas kesehatan dalam kategori financial freedom alias berobat gratis, ekosistem UMKM tumbuh dengan daya saing nasional, maka aspek-aspek pokok yang bersifat kesejahteraan sosial dalam hal ini kesehatan dan ekonomi terjamin. Jika itu terjadi, maka pemerataan MBG tentunya bisa dimaksimalkan kembali,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti potensi pemborosan anggaran jika program ini diberikan kepada kelompok masyarakat yang sudah mapan secara ekonomi. Lia menilai adanya risiko ketidaksesuaian antara menu yang disediakan dengan preferensi makanan kelompok sejahtera.
“Karena sekali lagi, MBG sangat bagus. Hanya saja jika penerima manfaat dari desil yang masuk kategori sejahtera, maka kita tentu bisa mencoba rasionalisasi pikiran, kira-kira penerima manfaat tersebut menerima MBG sebagai program kemanfaatan atau tidak. Jangan-jangan mereka tidak mau makan menu MBG karena tidak sesuai dengan preferensi makanan mereka akibat tingkat ekonomi yang mapan,” jelasnya.
Sebagai penutup, Lia menegaskan bahwa kritik dan masukan dari berbagai pihak adalah bagian dari upaya menjaga kualitas kebijakan publik. Ia berharap pemerintah tetap berbasis pada data yang akurat agar kemaslahatan program dapat dirasakan secara optimal oleh warga yang paling membutuhkan.
“Intinya, program pemerintah apapun itu tentu positif, dan kita sebagai bagian dari masyarakat seyogyanya memberikan masukan-masukan progresif. Jangan sampai apapun yang baik dari pemerintah, kemudian turun ke bawah ada ketidaktepatan sasaran sehingga tujuan besar kemaslahatan tidak sepenuhnya dinilai publik sebagai kebijakan yang efektif,” ucapnya. @givary
