LP2M UIN Bandung Gelar Webinar Penguatan Hak Paten

Editor UIN Bandung menggelar webinar Penguatan Hak Paten di lingkungan UIN Bandung secara virtual melalui aplikasi zoom meeting, Kamis (12/8/2021)./visi.news/istimewa
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan capaian hak paten, Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Gunung Djati Bandung menggelar Webinar Penguatan Hak Paten di lingkungan UIN Bandung, secara virtual melalui aplikasi zoom meeting, Kamis (12/8/2021).

Dra. Dede Mia Yusanti, M.L.S (Direktur PATEN) DTLST dan Rahasia Dagang Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI; Dian Nurfitri, S.Si (Kepala SUBDIT) Pemeriksaan PATEN Direktorat PATEN DTLST dan Rahasia Dagang Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI tampil menjadi narasumber webinar yang dipandu oleh Hamdan Sugilar, M.Pd (dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Acara webinar ini dibuka oleh Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.

Dalam sambutannya Mahmud menegaskan  bahwa yang paling mengkhawatirkan di PTKIN itu adalah persoalan hak paten. Dengan adanya kegiatan ini akan memberikan pencerahan terkait bagaimana strategi untuk mendapatkan hak paten bagi para dosen yang berkeahlian keagamaan dan humaniora.

“Selama ini kita melakukan berbagai terobosan hanya menggunakan pendekatan kolaborasi tapi tidak mustahil setelah mendapatkan informasi dari Bu Direktur dan Bu Kasubdit ada langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh dosen kajian agama dan humaniora bisa memperoleh paten, seperti dosen eksakta,” tegas rektor daam keterangan tertulis yang diterima VISI.NEWS, Jumat (13/8/2021).

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, lanjut Mahmud, memfasilitasi para dosen dengan penelitian yang layak untuk mendapatkan hak paten.

“Dengan kegiatan ini merupakan langkah strategis bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, untuk meningkatkan perolehan paten yang akan dihasilkan oleh para dosen dan mahasiswa,” tandasnya.

Sementara Ketua LP2M, Dr. Husnul Qodim, M.Ag. mengapresiasi adanya perbaikan regulasi dengan merevisi Undang-Undang Paten yang tujuannya memudahkan para pendaftar paten untuk mempersingkat waktu pemeriksaan.

Baca Juga :  3 Kategori Pelaku Kejahatan yang Bisa Dijatuhi Hukuman Kebiri

“Itu yang pertama. Kedua, dengan adanya langkah yang dilakukan DJKI bahwa tahun 2021 menjadi program prioritas untuk paten di DJKI dengan adanya program safari paten di daerah-daerah,” ungkapnya.

Sementara Dr. Husnul Qodim, M.Ag. menyampaikan bahwa capaian HKI (Hak Kekayaan Intelektual) UIN Sunan Gunung Djati Bandung per Juni 2021 telah terbit 1.163 sertifikat HKI yang merupakan hasil karya dosen dan mahasiswa.

“Hal ini menjadikan UIN Sunan Gunung Djati Bandung bertengger pada urutan pertama di tahun 2020 dalam peroleh HKI sehingga mendapatkan award dari DIKTIS sebagai PTKI yang tertinggi memperoleh HKI,” ujarnya.
Mengenai paten, dipaparkan oleh Dra Dede Mia Yusanti, M.L.S., yang juga Direktur Paten DITLST dan Rahasia Dagang Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI. Ia menyampaikan topik tentang Kebijakan Paten Nasional dan Peran Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Indikator Global Paten dan Inovasi.

“Hak paten sangat penting pada saat ini, di mana kekayaan intelektual menjadi salah satu bagian pendorong ekonomi yang utama di seluruh dunia. Inovasi tidak harus sesuatu yang rumit, inovasi membuat suatu pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih praktis, lebih efektif dan efisien,” tegasnya.

Sementara itu, Dian Nurfitri S.Si., selaku Kepala Subdit Pemeriksanaan Paten Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI menyampaikan materinya tentang Proses Teknik Pendaftaran dan Kriteria Permohonan Paten.

“Saat ini kita menggunakan undang-undang yaitu UU No. 13 Tahun 2016 tentang paten dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan juga PP No. 28 tahun 2019 tentang Tarif dan Jenis PNBP juga Permenkumham No. 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten, Permenkumham No. 20 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu Pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta juga Permenkumham No. 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkumham No. 38 Tahun 2018 Tentang permohonan Paten,” jelasnya.  

Baca Juga :  HIKMAH: Menjauhi Maksiat, Selamat Dunia dan Akhirat

Dian menyampaikan “Paten harus berupa karya teknologi, bukan hanya berupa ide, karena ide tidak bisa dijadikan paten tanpa ada karya atau produk teknologi. Dengan kata pain, Paten merupakan satu ide inovasi, dan ide itu yang harus diwujudkan dalam suatu karya teknologi, banyak ilmu pengetahuan yang boleh dibilang bisa kawin, artinya elektro bisa kawin dengan mekanik, bahkan sosial humaniora sudah bisa kawin dengan IT,” tandasnya.

Salah seorang peserta webinar yang juga Dekan Fak. Ushuluddin, Dr. Wahyudin Darmalaksana, MAg, menyampaikan tentang hubungan UIN Bandung dengan DJKI bahwa jalinan hubungan UIN Bandung dengan Direktur Kekayaan intekektual telah lama terbina dalam kepengurusan HAKI sehingga sampai saat ini, UIN Bandung masih tertinggi di PTKIN dalam pengurusan HKI.

“Akan tetapi dalam Paten, ini masih minim dan adanya webinar ini sangat baik jika ada tindak lanjut,” ujarnya. @fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Mendagri Keluarkan Edaran Pedoman Teknis Peringatan HUT RI

Jum Agu 13 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Surat edaran pedoman teknis peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Republik Indonesia. Mendagri Tito Karnavian dalam edarannya di Jakarta, Kamis, menyebutkan Surat bernomor 0031/4297/SJ ditujukan kepada gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia. Surat Edaran itu dikeluarkan dengan memperhatikan surat Menteri Dalam […]