Maksimalkan Pelayanan Publik, Ace Hasan Setujui Pembentukan Kabupaten Bandung Timur

Editor :
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tb. Ace Hasan Syadzily didampingi Ketua RW 21 Desa Cinunuk,Yayan Sofyan (kiri) usai menghadiri penandatanganan prasasti peresmian  Taman Tahfiz Quran (TTQ) di Kompleks Griya Bukit Manglayang RW 21 (GBM 21) Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupatèn Bandung, Jabar, Sabtu (21/11/2020). /visi.news/budimantara.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI , Tb Ace Hasan Syadzily, mendukung upaya pemekaran wilayah timur Kabupaten Bandung menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Legislator yang berangkat dari Dapil 2 kabupaten Bandung & Bandung Barat dari Fraksi Partai Golkar ini melihat wilayah Kabupaten Bandung terlalu luas sehingga akses pelayanan publik tidak maksimal.

“Kabupaten Bandung terlalu luas sehingga akses pelayanan publik pun tidak maksimal. Selain itu, pemerataan pembangunan pun akan berjalan lambat karena pemerintah terlalu berat bebannya,” tutur Ace Hasan kepada VISI.NEWS usai acara peresmian Taman Tahfiz Quran (TTQ) di Kompleks Griya Bukit RW 21 (GBM 21) Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupatèn Bandung, Sabtu (21/11/ 2020).

Menurut Ace Hasan, pengajuan DOB memang butuh proses yang panjang. Namun, kata dia, hal tersebut bisa dimulai jika tuntutan kebutuhan warga sudah mendesak dan ada upaya dari kepala daerah serta DPRD setempat.

“Usulan itu bisa segera dibahas bersama kepala daerah dan DPRD setempat. Sambil menunggu pemerintah pusat membahas kembali soal DOB ini,” ujar dia.

Soal rencana pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Bandung yang bertujuan mendekatkan pelayanan publik ke Bandung Timur, menurut Ace Hasan, itu hak Pemkab Bandung dan sah-sah saja. Namun, hal tersebut juga tidak berpengaruh jika warga Bandung Timur lebih memilih untuk memisahkan diri.

“Semua kan ada aturan yang mengaturnya. Undang-undang pun tidak melarang suatu daerah dimekarkan jika memang sesuai kebutuhan. Dan saya menganggap Bandung Timur butuh jadi DOB,” tandas Ace Hasan.

Sementara itu, Wawan Hermawan, salah satu yang memprakarsai usulan pembentukan DOB untuk wilayah Bandung Timur, yang juga sebagai salah satu pengurus di Pimpinan Harian Paguyuban Masyarakat Bandung Timur ( PMBT ) menjelaskan bahwa keinginan ini bukan wacana baru.

Baca Juga :  Mendagri Tito: Jadi Bupati Butuh Rp 30 M

Menurut dia, sejak 1997 sudah ada keinginan untuk pemekaran itu.

“Bahkan, Gubernur Jawa Barat saat itu, Dani Setiawan, menyarankan Bandung Timur untuk dimekarkan. Dan tahun 1999 DPRD Kabupaten Bandung sudah menyetujuinya,” kata Wawan Hermawan, Bendahara Paguyuban Warga Masyarakat Bandung Timur (PWMBT) saat dihubungi melalui telepon, Minggu (22/11 /2020).

Wawan menandaskan bahwa keinginan warga ini bukan gerakan politik, tapi sebuah kebutuhan mendesak terhadap akses pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.

“Semua orang juga tahu bagaimana kondisi di Bandung Timur. Selama ini warga menunggu ada perubahan yang berpihak kepada mereka, tapi ternyata tidak ada. Wajar jika mereka minta berpisah untuk perubahan,” tutur wawan.

Wawan berharap usulan ini direspons kepala daerah dan DPRD Kabupaten Bandung sebagai aspirasi positif dari masyarakat.

“Tak ada pihak yang dirugikan, sebaliknya warga khususnya di wilayah Bandung Timur diuntungkan,” ujarnya.@bud

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

UMK 2021 Jawa Barat Telah Diketok, Karawang Tertinggi di Indonesia

Ming Nov 22 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menetapkan UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten) di Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Dari 27 kota/kabupaten yang ada di Jabar, 17 daerah menaikkan UMK-nya. Sementara 10 daerah lainnya tetap pada besaran yang sama dengan tahun ini. Penetapan UMK 2021 ini tertuang dalam Keputusan Gubernur […]