Mantan Pelatih Perserang Tempuh Jalur Hukum soal Pengaturan Skor

Editor Logo Liga 2./via suara.com/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | SERANG – Mantan pelatih Perserang, Putut Widjanarko melalui kuasa hukumnya Pitra Romadoni Nasution akan menempuh jalur hukum soal pencemaran nama baiknya yang dituding melakukan pengaturan skor.

“Iya, klien (Putut Widjanarko) keberatan dituding dalam pengaturan sko sehingga hal tersebut berpotensi mencemarkan nama baiknya,” ujar Pitra ketika dihubungi melalui pesan singkat, Senin (1/11/2021).

Pitra menjelaskan langkah yang ia ambil bersama kliennya adalah mengeluarkan rilis dan membuat somasi terbuka kepada pihak terkait yang mengatakan kliennya tersebut terlibat pengaturan skor.

Ia menegaskan pihaknya akan menempuh jalur hukum jika pihak-pihak yang terkait tidak melakukan permintaan maaf secara terbuka soal tudingan pengaturan skor kepada kliennya dalam kurun waktu 3×24 jam.

“Ini baru kita somasi terbuka melalui release tersebut. Pak Putut juga akan berikan klarifikasi ke PSSI. Apabila (pihak-pihak yang menuding soal pengaturan skor) tidak minta maaf, akan kami proses hukum,” tegas Pitra.

Selain itu, Pitra menjelaskan Putut Widjanarko hengkang dari kursi kepelatihan Perserang dikarenakan hasil pertandingan yang kurang maksimal, bukan karena dipecat.

Pada hari ini, Putut Widjanarko beserta kuasa hukumnya mengeluarkan rilis yang berisi lima poin dan pada intinya membantah dirinya terlibat pengaturan skor ketika menjabat sebagai pelatih Perserang.

Kabar Putut Widjanarko yang dituding melakukan pengaturan skor muncul ketika Manajer Perserang Babay Karnawai mengatakan ada lima pemain dan satu pelatih yang terindikasi melakukan hal tersebut.

Indikasi pengaturan skor ini terjadi ketika laga Perserang menghadapi RANS Cilegon FC, Persekat Tegal, dan Badak Lampung FC pada pertandingan Grup B Liga 2 musim ini. @fen/suara.com/antara

Baca Juga :  Relawan Ahli Tempur Perkotaan dari Suriah Diminta Putin Ikut Perangi Pasukan Ukraina

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Komnas HAM: KPPS Meninggal Pada 2019 Harus Jadi Catatan Penting Pemilu 2024

Sel Nov 2 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS | JAKARTA – Komnas HAM mencatat sekitar 500 petugas Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS meninggal dunia saat bertugas maupun pasca bertugas pada Pemilu 2019 lalu. Hal itu harus menjadi catatan penting hak asasi manusia pada Pemilu 2024. “Tingkat kematian petugas KPPS ketika itu sempat menjadi isu yang sangat […]