Anggota DPRD Jawa Barat, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi./visi.news/eko aripyanto. VISINEWS | BANDUNG – Indonesia sebagai Presidensi G20 harus bisa menggiring untuk membahas isu-isu tentang perlindungan perempuan, mengingat saat ini marak terjadinya dugaan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
Demikian dikatakan Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat (Jabar) Reynaldi, menurutnya dugaan kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak dikhawatirkan dapat berdampak pada perekonomian.
“Indonesia harus bisa membahas isu tentang perempuan dan anak di arena G20, negara harus mampu melindungi perempuan dan anak dari maraknya aksi kekerasan seksual,” katanya.
Tidak hanya dikhawatirkan berdampak pada perekonomian saja, lanjut Reynaldi masa pendidikan anak sebagai penerus bangsa pun perlu diperhatikan, sehingga kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak tidak mendapatkan tempat di Indonesia.
“Oleh karena itu, saya kira hal semacam ini perlu dibahas di forum-forum internasional, pasalnya Indonesia saat ini dihadapkan pada fakta kasus Kekereasan sekual terhadap perempuan dan anak masih marak,” ujarnya.
Selain itu, Reynadi mengungkapkan, RUU TPKS harus segera disahkan menjadi UU, agar menjadi komitmen pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak, serta mengawal sosialisasi, edukasi dan advokasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan UU TPKS.
“UU TPKS akan menjadi bagian dalam mempersempit ruang gerak terjadinya aksi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, maka patut untuk terus disuarakan agar segera menjadi UU,” ungkapnya.
Terakhir, semoga dalam forum G20 tersebut, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di Indonesia termasuk warga Jabar didalamnya dapat tersampaikan dan dibahas serta mengahasilkan suatu solusi yang kemudian menjadi suatu kebijakan untuk pemerintah.
“Saya berharap agar pemerintah bisa menyuarakan aspirasi masyarakat terutama berkaiatan dengan maraknya aksi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak,” pungkasnya. @eko.
