Masa Jabatan Kades Diusulkan 18 Tahun

Editor Plt. Menko Polhukam Tito Karnavian. /visi.news/dok
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | JAKARTA – Pemerintah mengusulkan agar masa jabatan kepala desa (kades) menjadi 18 tahun, dengan syarat enam tahun per periode dan maksimal tiga periode. Usulan ini disampaikan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah terbuka terhadap opsi lain yang mungkin lebih baik dari usulan tersebut. Namun, menurut dia, usulan 18 tahun tidak akan banyak mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan kades.

“Terhadap hal ini kami dari pemerintah terbuka saja, mana yang terbaik dari pembahasan kita, kami lihat tidak banyak pengaruhnya,” kata Tito saat rapat kerja (raker) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (5/2/2024), seperti dilansir Antara.

Tito menjelaskan, ada beberapa opsi masa jabatan kades yang dibahas, seperti sembilan tahun dengan dua kali periode, atau enam tahun dengan tiga kali periode. Pemerintah memilih opsi terakhir karena dianggap lebih sesuai dengan sistem pemerintahan desa.

“Kami usulkan enam tahun tiga periode karena kami lihat desa itu sistemnya berbeda dengan pemerintahan daerah. Desa itu lebih ke arah tradisi, budaya, adat istiadat, sehingga perlu ada kontinuitas kepemimpinan,” ujar Tito.

Tito menambahkan, pemerintah juga mempertimbangkan aspirasi dari sekitar 7.000 kades yang akan berakhir masa jabatannya pada Februari 2024. Jika usulan 18 tahun disetujui, maka mereka masih bisa mencalonkan diri kembali untuk periode berikutnya.

“Kami juga mendengar aspirasi dari kades-kades yang akan habis masa jabatannya. Mereka berharap bisa melanjutkan pembangunan di desanya. Kami tidak ingin ada kekosongan kepemimpinan di desa, apalagi di masa pandemi seperti ini,” tutur Tito.

Baca Juga :  Novo Nordisk dan Dua Perusahaan Lainnya Raih "Best Places to Work" di Indonesia pada 2022

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Desa masih dalam tahap pembahasan di Baleg DPR. Pemerintah dan DPR berharap bisa menyelesaikan pembahasan tersebut sebelum masa sidang berakhir pada Maret 2024.

@mpa

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Harga Beras Melambung, Pasar-Pasar Kekurangan Stok

Sel Feb 6 , 2024
Silahkan bagikanVISI.NEWS | BANDUNG – Harga beras di pasar-pasar di Bandung terus melonjak sejak awal tahun 2024. Bahkan, beberapa pasar mengalami kelangkaan stok beras yang membuat pedagang dan pembeli kesulitan. Salah satu pedagang beras di Pasar Ngamprah, Siti, mengatakan bahwa harga beras kualitas medium yang biasanya dijual Rp 12.000 per […]