VISI.NEWS | BANDUNG – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2022 dinilai masih harus terus dilakukan evaluasi baik oleh Pemerintah Daerah (Pemda) ataupun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar).
Khususnya wilayah Kantor Cabang Dinas (KCD) VII atau daerah Kota Bandung dan Cimahi, pasalnya di wilayah tersebut, diketahui sampai saat ini masih banyak siswa-siswi yang belum bersekolah atau mendapatkan sekolahnya.
“Hal ini bisa dilihat dari sekolah swasta yang masih minim pendaftar atau siswa-siswi, bahkan tidak sedikit sekolah swasta yang tidak mempunyai siswa-siswi kelas X (sepuluh),” kata Agus Satria dari Manggala Gajah Putih (MGP) Bandung.
Dengan kondisi seperti itu, Agus menyimpulkan banyak para orang tua murid terus berusaha untuk kemudian dapat menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri yang diinginkan, sehingga minat menyekolahkan ke sekolah swasta, dinilai berkurang bahkan tidak ada.
“Sampai saat ini masih banyak siswa-siswi yang belum bersekolah, atau mungkin saja masih memperjuangkan masuk lewat pengaduan agar bisa diterima di sekolah negeri,” ujarnya.
Kepada VISI.NEWS, Selasa (26/7/22), Agus mengungkapkan, khususnya wilayah Kota Bandung dan Cimahi, menurutnya apa yang telah dilakukan oleh KCD VII dinilai sudah sangat benar, namun disayangkan juga cara KCD dalam menyelesaikan permasalahan PPDB.
“Satu sisi dia (KCD) menjalankan topoksinya, namun banyak pula dugaan kebijakan di luar aturan, tupoksi KCD itu sebagai Ketua PPDB yang kerap terintervensi oleh berbagai kepentingan, akibatnya penyaluran siswa-siswi terhambat,” ungkapnya.
Kemudian, mungkin saja ada pihak-pihak selain KCD ikut mengintruksikan untuk menyalurkan aspirasinya ataupun pengaduan kepada sekolah secara langsung, sehingga mengakibatkan dampak benturan di sekolah, yang tidak terkontrol dengan baik.
“Hal ini kemudian memunculkan masalah, bisa saja ke depannya malah menjadi besar, untuk itu disarankan melakukan investigasi ke sekolah agar tidak menjadi bola liar dan terdeteksi sumber masalahnya,” ucap Agus.
Sebagai bentuk perhatian terhadap dunia pendidikan di Kota Bandung pada khususnya, Kamis (28/7/22). MGP Bandung bersiap untuk melakukan aksi hingga audiensi dengan mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat (Jabar).
“Sebagai bentuk pertanggung jawaban Disdik Jabar terhadap masyarakat atas berbagai permasalahan yang terjadi pada proses PPDB 2022, kami meminta Pak Kadis untuk menjelaskannya,” pungkasnya.@eko
