Masukan untuk KPU agar Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Gunakan Kearifan Lokal

Editor Diskusi Panel pada Rapat Koordinasi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Tahun 2022 yang berlangsung di Manado, Jumat (16/09/2022)./via kpu.go.id/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | MANADO – Peningkatan kapasitas satuan kerja KPU se-Indonesia yang menangani sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat di wilayahnya masing-masing melatarbelakangi digelarnya Diskusi Panel pada Rapat Koordinasi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Tahun 2022 yang berlangsung di Manado, Jumat (16/09/2022).

Diskusi panel ini menghadirkan narasumber News Anchor iNews, Anisha Dasuki, Pimpinan Redaksi IDN Times, Uni Lubis, Senior Analis Drone Emprit, Yan Kurniawan, dan Executive Producer Kompas TV sekaligus Dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Abie Besman

Anisha menyampaikan bahwa KPU perlu mengenali lawan bicaranya dengan memetakan audiensnya, strata sosialnya, tingkat pendidikannya, lingkungan pendengarnya sebelum melakukan sosialisasi program-program KPU, agar pesan yang ingin disampaikan saling berkaitan dengan kehidupan mereka.

Menurut Anisha, jajaran KPU di seluruh Indonesia dapat melakukan sosialisasi menyesuaikan dengan kearifan lokalnya agar pesan yang ingin disampaikan dapat sampai di benak setiap warga di wilayahnya.

“Jangan menggunakan bahasa ketinggian nanti takutnya nggak ngerti, perbaiki intonasi dan artikulasi. Jadi pembicara efektif dengan ringkas, padat, dan percaya diri,” kata Anisha.

Narasumber lainnya, Pimpinan Redaksi IDN Times Uni Lubis memaparkan materi terkait aspirasi millenial dan gen Z di Pemilu 2024 yang telah disurvei oleh IDN Research.

Hasil survei IDN terhadap 1000 sample yang tersebar dalam 12 kota di Indonesia dengan metode wawancara, menemukan bahwa generasi milenial 47% dan generasi Z 71% mengikuti Pemilu Tahun 2024.

Dengan data tersebut, Uni memberikan rekomendasi kepada KPU untuk melibatkan anak muda dalam proses Pemilu 2024 sehingga tidak merasa hanya menjadi obyek atau sumber suara semata.

“Fasilitasi kegiatan, lomba menulis aspirasi, lomba meme ajakan memilih, cerdas cermat, bentuk jejaring komunitas atau manfaatkan yang sudah ada, ajak kawal Pemilu, dll,” ucap Uni.

Baca Juga :  Generasi Muda Harus Paham Mekanisme Pemerintah dalam Melindungi Data Pribadi

Diskusi dilanjutkan dengan pemaparan dari Senior Analis Drone Emprit, Yan Kurniawan yang memaparkan peta social network analysis atau sebaran media terkait isu Pemilu 2024.

Data per 1 Agustus Drone Emprit, kata Yan, menemukan isu terkait pemilu yang banyak diperbincangkan terkait tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu.

Sebaran media terakit isu pemilu pun paling banyak berasal dari media daring republika.co.id, diikuti liputan6.com, dan nasional.kompas.com.

Dalam peta social network terkait Pemilu 2024, Yan mengakui bahwa KPU Pusat cukup sukses membangun komunitas dalam penguatan jaringan percakapan di media sosial. Meski cukup sukses, Yan memberikan masukan agar satker KPU se-Indonesia membuat konten sosialisasi dengan memperhatikan kearifan lokal dan juga memanfaatkan media sosial Twitter sebagai basis komunikasi.

“Penguatan jaringan percakapan agar narasi KPU terus tersosialisasikan lebih luas. Misalkan gini [satker KPU] konten sosialisasi kita retweet kita bangun mulai pakai bahasa kita, bahasa daerah, colek tuh influencer lokal, bangun mana pro dan kontra. Kalau sudah ramai baru kita kasih penjelasan,” ujar Yan.

Yan berharap akun satker KPU di daerah dapat memiliki cluster jaringan percakapan sendiri di wilayahnya terkait isu Pemilu.

Tak hanya itu, Yan menyarankan agar KPU memperkaya kontennya baik dengan menerapkan model komunikasi Lasswell dengan menerapkan dari sisi Who (siapa yang bicara), say what (jenis konten), in which channel (TikTok, Instagram, Twitter, WhatsApp), to whom (segmentasi publik), with what effect (harapan edukasi dan sosialisasi yang ingin dicapai).

Sementara itu, narasumber terakhir, Executive Producer Kompas TV Abie Besman menekankan pentingnya KPU sebagai penyelenggara negara menjaga kepercayaan publik dan memberikan literasi kepada publik dengan melibatkan semua pihak untuk memerangi disinformasi dan hoaks.

Baca Juga :  Karena Ada Kandidat Petahana dan Mantan ASN, Bawaslu Soroti Netralitas ASN

Terkhusus disinformasi, Abie menyarankan melakukan cek fakta (fact-checking), literasi media, dan intervensi terhadap platform (platform intervention).

Hadir dalam diskusi ini, Akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Ferry Daud Liando dan Sub Koordinator pada Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Reni Rinjani selaku moderator, dan 1.033 peserta rakor terdiri Ketua, Anggota, Kepala Bagian, Kepala Subbagian yang menangani Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota se-Indonesia.
@fen/sumber: humas kpu

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Kebaya Sebagai Warisan Budaya, Haji Kusnadi Dorong Kampanye Budaya Kebaya Agar Diakui UNESCO

Sen Sep 19 , 2022
Silahkan bagikanVISI.NEWS |BANDUNG – Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) Haji Kusnadi mengapresiasi Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) Jabar dan Perempuan Golkar Jabar Bersatu mendukung kebaya diakui sebagai warisan tak benda atau Intangibel Cultural Heritage oleh UNESCO. Dikatakan Haji Kusnadi Senin (19/9/22), IIPG dan Perempuan Golkar Jabar tersrbut telah menggelar Deklarasi ‘Ngadukung Kebaya Goes […]