Masyarakat Diizinkan Ibadah Berjemaah, Ketua MUI: Kalau Dinilai Aman, Ya Boleh Saja

Editor Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Penanggulangan Bencana dan Kesehatan, M Sodikun./suara.com/ummi hadyah saleh/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | JAKARTA – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Penanggulangan Bencana dan Kesehatan, M Sodikun mengatakan bahwa mesti ada strategi yang harus diterapkan di tengah masa pandemi Covid-19 yang penuh ketidaknormalan pada segala aktivitas masyarakat.

Menurutnya, masyarakat boleh melakukan ibadah berjemaah di masjid dengan catatan harus tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara disiplin.

Sodikun menjelaskan masyarakat boleh melakukan ibadah secara berjemaah itu apabila daerahnya sudah dinyatakan aman dan bisa mengendalikan penyebaran Covid-19. Menurutnya hal tersebut bisa dilakukan apabila demi kemaslahatan umat.

“Kalau dinilai aman, ya boleh-boleh saja,” kata Sodikun dalam webinar bertajuk Keseimbangan Pemulihan Ekonomi Dan Penanganan Kesehatan di Tengah Pandemi bersama Kominfo, mengutip Suara.com, Rabu (27/10/2021).

Kendati begitu, Sodikin meminta masyarakat untuk tetap antisipasi. Salah satunya ialah dengan menerapkan prokes secara ketat.

“Maka kedisiplinan prokes adalah suatu keharusan, suatu keniscayaan,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Lembaga Kesehatan MUI dr Bayu Wahyudi mengingatkan, tetap patuh dengan segala aturan terkait pandemi Covid-19. Jika memang harus isolasi mandiri, maka lebih baik jalankannlah.

“Jadikan momentum tafakur dengan Allah,” kata Bayu.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Komisi Informasi dan Komunikasi MUI M Nashih Nasrulloh menuturkan bahwa ketaatan protokol kesehatan dan mengikuti aturan yang ditentukan pemerintah menjadi kuncinya menghadapi pandemi. Menurutnya, ketika masyarakat mau mengikuti aturan dan disiplin dalam menjalankan prokes, maka perekonomian pun akan perlahan bangkit kembali.

Ia meyakini keputusan pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 tidak bermaksud untuk merugikan orang banyak.

“Jadi keputusan pemerintah tidak ada untuk mencelakai rakyatnya, dalam konteks protokol kesehatan baik di ruang publik maupun rumah ibadah,” ucap Nashih. @fen

Baca Juga :  Garut Ditetapkan Menjadi Zona Kuning, Bupati Protes

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

TII: Perlu Reformasi Parpol di Indonesia

Kam Okt 28 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS | JAKARTA – Kasus dugaan suap pengurusan perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turut menyeret mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Azis Syamsuddin kini memasuki tahap persidangan. Mengomentari soal kasus tersebut, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Arfianto […]