VISI.NEWS | JAKARTA – Keputusan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia untuk memindahkan rencana aksi Hari Buruh dari depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat ke kawasan Monumen Nasional pada peringatan May Day tahun ini tidak sekadar perubahan lokasi. Di balik itu, terdapat strategi komunikasi politik dan upaya memperkuat posisi tawar gerakan buruh di hadapan pemerintah.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa salah satu faktor utama perubahan titik aksi adalah adanya ruang dialog langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Momentum ini dipandang sebagai kesempatan penting untuk membawa isu buruh ke level pengambilan keputusan tertinggi.
“Ada alasan mengapa KSPI memindahkan rencana aksi May Day 1 Mei 2026 yang rencana awal di depan gedung DPR RI, diubah menjadi ke Monas Jakarta adalah karena Presiden Prabowo mengiyakan kami untuk bertemu dan berdiskusi,” kata Said Iqbal dalam konferensi persnya, Rabu (29/4/2026).
Dari perspektif gerakan buruh, perubahan lokasi ini juga mencerminkan pergeseran pendekatan dari tekanan simbolik di lembaga legislatif menuju dialog langsung dengan eksekutif. Hal ini menunjukkan bahwa isu ketenagakerjaan saat ini tidak hanya diposisikan sebagai agenda protes, tetapi juga sebagai bahan negosiasi kebijakan.
Said Iqbal juga menyebutkan bahwa terdapat sebelas isu utama yang dibawa buruh, dan sebagian di antaranya dinilai membutuhkan penegasan langsung dari Presiden. Isu isu tersebut mencakup tuntutan regulasi ketenagakerjaan, penghapusan sistem alih daya, serta peningkatan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor.
“Alasan yang kedua mengapa aksi May Day KSPI dipindahkan dari DPR ke Monas Jakarta adalah dari 11 isu dan harapan, ada beberapa isu yang krusial yang sangat penting bagi buruh Indonesia harus dijawab dan ditegaskan oleh Bapak Presiden, yang tentunya ini adalah progres atau tindak lanjut dari permintaan, harapan, dan isu yang dibawa oleh KSPI tersebut,” jelasnya.
Dari sisi konsolidasi massa, aksi di Monas juga memperlihatkan upaya menggabungkan kekuatan buruh dari berbagai wilayah penyangga Jakarta dan Jawa Barat. Mobilisasi ini tidak hanya menunjukkan kapasitas organisasi, tetapi juga mempertegas bahwa isu buruh masih memiliki daya resonansi luas di tingkat akar rumput.
“Akan ada 50.000 massa buruh dari Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung Raya, dan sebagian Cirebon Raya,” terangnya.
Dengan berbagai tuntutan seperti pengesahan Rancangan Undang Undang Ketenagakerjaan baru, penolakan upah murah, reformasi perpajakan buruh, hingga peningkatan kesejahteraan pekerja transportasi daring dan guru honorer, May Day tahun ini tampak menjadi ruang artikulasi politik yang lebih terarah dan strategis. @desi
