Search
Close this search box.

Memalukan! Situs Presiden Tidak Bisa Diakses Karena Belum Membayar Domain

Dr. Pratama Persadha Chairman CISSReC. /visi.news/ist

Bagikan :

VISI.NEWS | JAKARTA | Malam Rabu (23/11) pukul 19.15 situs presiden.go.id tidak bisa diakses. Penyebabnya bukan karena diretas, tapi karena belum membayar domain. Ini terlihat dari keterangan saat kita membuka website resmi kepresidenan.

“Tentu ini hal yang sangat memalukan dan seharusnya tidak terjadi. Website resmi presiden yang seharusnya ada yang memantau, mengecek dan melakukan maintenance maupun melakukan postingan sampai lupa diperpanjang langganan domainnya,” ungkap Dr. Pratama Persadha Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) kepada VISI.NEWS, Kamis (24/11/2022).

Soal siapa yang bertanggungjawab, pastinya adalah admin, katanya, biar istana nanti yang menjelaskan lebih rincinya. Namun dari kejadian ini menjelaskan ke publik bagaimanan masalah siber, baik dari sisi keamanan dan maintenance masih jauh dari ideal. “Apalagi ini situs kepresidenan, jangan-jangan jarang sekali dilakukan pengecekan berkala, sampai-sampai admin tidak tahu domainnya sudah expired atau kadaluwarsa,” ungkap Pratama.

Tentu ini bukan perkara harga domain yang seharusnya juga tidak seberapa. Ini, katanya, murni masalah awarness dan ini masalah serius karena ini aset digital RI 1. “Bayangkan saja akibat kurang pengecekan nantinya situs diretas dan diposting oleh peretas berbagai hal yang tidak sesuai, tentu akan mengundang polemik lebih jauh,” katanya.

Agar masalah seperti ini tidak terulang, maka, ungkap Pratama, perlu sekretariat negara dan tim kepresidenan melakukan inventarisasi aset digital apa saja yang dimiliki Presiden dan Wakil Presiden. Setelah terkumpul lakukan pengecekan, terkait kapan pembayaran domain. Selain itu cek siapa saja admin dan email yang dipakai, ini terkait pengamanan aset digital yang dimiliki, jadi tidak hanya website tapi juga media sosial.

“Aset digital harus menjadi perhatian dan prioritas tim kepresidenan dan sekretariat negara. Bila ada tindakan ilegal atau ada peretasan terhadap aset digital Presiden dan Wakil Presiden, jelas akan menimbulkan polemik kegaduhan di masyarakat,” tandasnya.

Baca Juga :  Pimpin Apel Perdana, PJS Bupati Sidoarjo Tekankan Etos Kerja Ikhlas Dan Netralitas Jelang Pilkada

Tentu sebagian dari kita akan bertanya-tanya, kalau soal pembayaran domain saya bisa terlewat lalu bagaimana dengan urusan pengamanan sibernya?.@nia

Baca Berita Menarik Lainnya :