VISI.NEWS | JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk daerah harus tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Selain Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Pemda juga akan didukung oleh berbagai program kementerian dan lembaga.
Tito menekankan, alokasi TKD perlu mempertimbangkan kondisi fiskal masing-masing daerah, terutama bagi daerah yang sangat bergantung pada dana tersebut karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah. Pernyataan ini disampaikannya dalam konferensi pers terkait RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
“Nah, ini yang perlu dilakukan, datanya kita sharing antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Keuangan ketika melakukan alokasi anggaran ke setiap daerah. Kita memperhatikan betul kemampuan fiskal daerah itu,” ujar Tito.
Ia menambahkan, anggaran harus memprioritaskan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk belanja operasional dan gaji pegawai.
Meskipun pemerintah pusat memiliki program yang menyasar daerah, termasuk perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan, koordinasi tetap diperlukan agar pengalihan anggaran ke pusat tidak mengganggu kinerja pemerintahan di daerah. Dengan kerja sama antar-kementerian, Tito berharap anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal dan dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.
@ffr
