Menpan RB Tjahjo Kumolo Apresiasi Layanan di MPP Kabupaten Bandung

Editor Menpan RB RI Tjahjo Kumolo saat Grand Launching MPP Kabupaten Bandung di Gedung Munara 99, Soreang, Rabu (8/12/2021). /visi.news/ist
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | SOREANG – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI Tjahjo Kumolo, mengapresiasi atas beroperasinya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bandung. Selain kelengkapan pelayanan administrasi, ia juga memandang kenyamanan pengunjung menjadi salah satu nilai plus dari fasilitas publik yang ada di Munara 99 Soreang itu.

“Saya sudah meninjau ini cukup bagus ya. Lapang tempatnya, bersih, rapi, sehingga masyarakat kalau masuk ke sini ada rasa nyaman. Bisa membawa anak-anak karena menyediakan tempat bermain, perpustakaan, dan sebagainya,” ucap Menpan RB di sela acara Grand Launching MPP Kabupaten Bandung di Gedung Munara 99, Soreang, Rabu (8/12/2021).

Bekerjasama dengan 27 instansi yang telah bergabung untuk memberikan berbagai layanan administrasi, dinilai Tjahjo Kumolo, akan mempercepat proses pelayanan. Ia berharap, fasilitas yang ada bisa terus dijaga kebersihannya, ditingkatkan kualitasnya dan dikembangkan jenis pelayanannya.

Tjahjo pun meminta Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, untuk mensosialisasikan keberadaan MPP Kabupaten Bandung ke daerah-daerah lainnya di Jabar. “Buat suatu langkah kebijakan, setidaknya daerah lain di Jabar bisa melakukan studi tiru ke sini, atau ke MPP yang ada di Bekasi, Karawang dan Sumedang. Tidak harus punya gedung baru, gedung lama yang bisa difungsikan juga tidak masalah. Yang penting satu atap terintegrasi, seluruh instansi yang terkait kepentingan masyarakat luas bisa melakukan pelayanan di situ,” beber Tjahjo.

Terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan digantikan robot, ia menegaskan bahwa masyarakat ke depan harus diberikan kemudahan untuk mengakses pelayanan melalui aplikasi digital. Karena dengan demikian, birokrasi akan terpangkas dan meminimalisir risiko munculnya praktik kolusi.

“Dengan aplikasi dan inovasi, pekerjaan yang dulu manual diketik oleh pelayan publik, itu bisa langsung bisa dikerjakan mandiri oleh masyarakat secara digital. Saya kira ini akan mempercepat proses, tidak akan ada KKN, tidak akan ada jual beli layanan, itu intinya. Jadi semakin banyak inovasi di daerah, tenaga kerja yang akan menangani di pemerintahan juga akan berkurang. Biasanya dilakukan 10 orang, cukup 1 orang saja,” terangnya pula.

Baca Juga :  Indonesia Tekankan Tiga Elemen Utama Kolaborasi Ekonomi Digital Antarnegara

Ia memberi contoh percepatan pelayanan di jalan tol, di mana kini pengguna layanan tidak lagi harus menunggu uang kembalian. Begitu pula di dunia pers, seorang wartawan dulu mencari sumber berita langsung mendatangi nara sumber, mengetik berita, dibawa ke kantor untuk disampaikan ke redaktur, melalui proses editing baru kemudian masuk cetak.

“Sekarang kan enggak, cukup pakai HP, wawancara langsung bisa menjadi berita, langsung bisa tayang dengan cepat dalam hitungan detik, paling lama hitungan menit. Jadi di pemerintahan pun demikian, kecepatan melayani, mengambil keputusan, memberikan ijin, itu yang tengah kita kembangkan. Itu pengertian ASN yang diganti dengan robot tadi. Bukan berarti ASN nya hilang, itu tidak mungkin,” tambah Tjahjo.

Sementara itu Gubernur Ridwan Kamil menyebut MPP Kabupaten Bandung, sebagai MPP terbaik di Jabar. Hal itu diharapkannya menjadi inspirasi bagi kabupaten kota lain di Jabar, yang belum memiliki MPP.

Fasilitas MPP, kata pria yang biasa disapa Kang Emil itu, menjadi contoh bahwa negara hadir di tengah masyarakat. Untuk itu di tahun-tahun mendatang, ia akan terus mendorong para bupati dan walikota agar membuat sebuah tempat satu atap untuk pelayanan publik.

“Jadi masyarkaat tidak mesti ketuk pintu di banyak alamat, cukup datang ke satu tempat untuk melakukan berbagai pelayanan. Kemarin kita juga meresmikan MPP di Bekasi, ada pilihan akad nikah pun bisa dilakukan, sangat menghemat biaya dan kartu nikah bisa langsung diberikan di tempat,” ujar Kang Emil.

Di tempat yang sama, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan akan menginstruksikan jajaran kewilayahan untuk mensosialisasikan keberadaan MPP tersebut. Selain MPP, tambahnya, kini masyarakat semakin dimudahkan dalam layanan pencetakan KTP elektronik (e-KTP).

Baca Juga :  Greenlane Festival Batal Digelar, Oknum Panitia Pakai Foya-Foya Dana Investor 1,5 M

“Tidak semua masyarakat tahu ada MPP, maka saya akan intruksikan kepada kepala desa dan camat untuk gencar mensosialisasikan keberadaan Gedung MPP ini. Selain itu, di beberapa desa kini sudah ada mesin ADM, yaitu Anjungan Dukcapil Mandiri. Cetak e-KTP kini bisa dilakukan di kantor desa masing-masing. Tahun 2022 kita akan tambah pengadaannya, sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Bandung bisa menikmati kemudahan ini,” pungkas Bupati Dadang Supriatna.@alfa

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

UU Kejaksaan Dorong Penguatan Sistem Kejaksaan Nasional

Kam Des 9 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengatakan tujuan revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk memperkuat sistem kejaksaan nasional. Ia menekankan regulasi yang baru itu akan semakin meningkatkan kualitas kejaksaan di Indonesia. RUU Kejaksaan telah disetujui menjadi Undang-Undang oleh DPR […]