Menuju “New Normal”, Pemkab Tasikmalaya Diharapkan Proaktif terhadap Pesantren

H. Ami dari Fraksi PKB saat berbicara di hadapan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (29/5)./visi.news/ema rohima.
Jangan Lupa Bagikan

VISI.NEWS – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H. Ami Fahmi, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya agar proaktif dalam menyambut para santri dari luar daerah pasca-libur panjang yang kepulangannya bersamaan dengan Lebaran.

Menurut H. Ami Fahmi, Pemkab Tasik harus menerima para santri sesuai dengan protokol kesehatan, termasuk mempersiapkan segala sesuatunya yang sesuai dengan kegiatan di pondok pesantren.

“Kabupaten Tasikmalaya dikenal sebagai 1.000 pesantren, yang santrinya bukan hanya lokal, namun banyak dari luar daerah. Tidak salah jika pemerintah mempersiapkan beberapa langkah sesuai protokol kesehatan terkait pandemi Covid-19, ” kata anggota dewan dari Fraksi PKB tersebut.

Ia mencotohkan, seperti melakukan pantauan khusus kepada santri atau tracing kepada santri yang baru tiba di pondok pesantren.

Menurut H. Ami yang merupakan politisi PKB, Pemkab Tasikmalaya juga perlu memberikan perhatian serius atas aktivitas pendidikan di pondok pesantren.

Bahkan, menurutnya, menjelang diterapkannya kebijakan normal baru di tengah wabah virus corona, dibutuhkan program nyata dari pemerintah daerah yang menyentuh pesantren.

Hal ini, tambahnya, karena kegiatan pendidikan di pondok pesantren harus tetap berjalan. Namun tentunya harus ditata atau dipersiapkan protokol kesehatannya, mulai kedatangan para santri hingga melaksanakan kegiatan keseharian di pesantren.

“Setelah libur panjang lebaran, para santri akan memulai kembali kegiatannya di pesantren-pesantren. Diharapkan ada peran aktif dari pemerintah agar kegiatan tetap berjalan, namun tidak melanggar protokol kesehatan atau kebijakan pemerintah,” tandasnya.

Dikatakan Ami, selain memberikan perhatian terhadap para santri, pemerintah juga harus memberikan perhatian terhadap para pengajar atau masyarakat yang menggantungkan ekonominya terhadap pondok pesantren.

Kondisi ini harus segera diantisipasi, ditangani, dan dicarikan solusi oleh pemerintah daerah. Sehingga tidak ada kegamangan di Kabupaten Tasikmalaya yang berjulukan sebagai 1.000 Pesantren.

“Kami sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, juga sebagai Fraksi PKB akan berjuang mendorong perhatian terhadap pesantren. Mengingat pesantren sebagai aset bangsa dalam mencetak sumber daya manusia, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya,” pungkasnya. @erm

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Pembagian BLT Kemensos di Rancaekek Picu Kerumunan, Danramil Turun Tangan

Jum Mei 29 , 2020
Jangan Lupa BagikanVISI.NEWS – Pembagian bantuan langsung tunai (BLT) dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk warga yang terdampak pandemi corona lewat Kantor Pos Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, memicu kerumunan. Atas kejadian itu, Danramil 2401 Rancaekek Kapten Inf. Mamat Raidin harus turun tangan dan meminta pihak PT Pos agar protokol kesehatan tetap diterapkan […]