Merasa Lahan Dirampas, Warga Penggarap Mengadu ke Wakil Rakyat

Editor :
H Yanto Setianto./visi.news/agus

Silahkan bagikan

 

VISI.NEWS — Puluhan warga Kelurahan Andir dan Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, mendatangi Gedung DPRD setempat, di Soreang, Kamis (1/4/2021) siang.

Mereka mengadu kepada para wakil rakyat di Komisi C terkait kompensasi tanah yang mereka garap bertahun-tahun sekarang diambil paksa kembali oleh PT Akasa Bumi Perkasa untuk membangun perumahan elit Solomon Regency.

Kedatangan mereka diterima di ruang Komisi C.

Menurut Ketua Komisi C, H. Yanto Setianto, berdasarkan keterangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung, belum keluar izin untuk pembangunan perumahan di sana.

Demikian juga, lanjut Yanto, dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempet, pihak pengembang baru mengurus Surat Keterangan Kesesuaian Ruang (SKKR).

“Hal tersebut membuat warga Baleendah merasa muak dengan kerap terjadinya prmbangunan liar tanpa izin dan bisa berlangsung aman karena adanya tuduhan ada backingan aparat,” katanya.

Karena itu, Yanto menambahkab, Dinas PUTR Kabupaten Bandung, , akan melayangkan surat kepada Satpol PP segera menghentikan pembangunan Perumahan Solomon Regency dan memasang Satpol PP “Line” sebagai bukti ketegasan Pemkab Bandung dalam menegakkan peraturan.

Masalah lainnya yang warga sampaikan, Lanjut Yanto, alih fungsi lahan yang dilerjualbelikan masyarakat untuk pembangunan perumahan oleh Bahuan Kavling.

Padahal, menurut Politisi Partai Golkar ini, wilayah tersebut merupakan zona hijau yang artinya tidak boleh berubah fungsi kecuali kembali seperti semula.

“Kita sudah mengagendakan untuk melakukan kunjungan ke lokasi setelah ada perintah dari pimpinan DPRD agar segera ditindaklanjuti,” ujar dia.

Dia menjelaskan, masyarakat penggarap tanah yang merupakan petani jagung itu, tidak fokus dan tidak mengetahui status tanah yang digarapnya itu karena membeli dari satu tangan ke tangan selanjutnya dan begitu seterusnya.

Jadi, menurut dia juga, wajar jika kemudian warga merasa kaget ketika lahan yang digarapnya akan dijadikan perumahan elite Solomon Regency.

Sementara pengakuan warga tidak ada pemberitahuan atau koordinasi terlebih dulu.

Dia menjelaskan, fungsi DPRD antara lain mengawasi pembangunan.

Untuk mencapai kondusivitas dalam pelaksanaannya, ia berharap epala desa, camat, dan OPD lainnya tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam memberikan izin.

“Lihat dulu status tanah itu secara spesifik agar tidak berdampak kerugian bagi warga,” kata Yanto.

Sementara itu, Camat Baleendah, Teguh Purwayadi, yang juga hadir di ruangan tersebut saat itu, menuturkan, akan berupaya memverifikasi status kepemilikan lahan bagi setiap pengembang termasuk zona yang akan dibangun.

“Ini merupakan suatu cara supaya para pengembang bisa tertib administrasi dan tidak sewenang-wenang dalam membangun,” katanya.@qia

Ayi Kusmawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

KHUTBAH JUMAT: Meraih Ketenangan Batin dengan Salat

Kam Apr 1 , 2021
Silahkan bagikanOleh Drs. H. Muhammad Saidun, M.Ag. ALLAH SWT berfirman; وَأَقِيمُواالصَّلاةَ وَآتُواالزَّكَا ةَ وَارْكَعُوا مَعَ لرَّاكِعِينَ “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku’.” (QS Al Baqarah ayat 43) Salat adalah rukun Islam, dengan mendirikannya berarti kita telah mendirikan agama, dan dengan meninggalkannya berarti kita telah meruntuhkan […]