Miftahul Aziz: Sertifikasi untuk Bebaskan Perguruan Tinggi dari Tuduhan Lulusannya Tidak Kompeten

Editor :
Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, menerima lisensi sebagai penanggung jawab LSP UNS, dari Wakil Ketua BNSP, Miftahul Aziz/visi.news/tok suwarto.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Wakil Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Miftahul Aziz, menyatakan, upaya penyiapan skema kompetensi sertifikasi di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) perguruan tinggi termasuk UNS harus didukung validitas yang terkait dengan ketelusuran dan penjaminan mutu. Selain itu, juga diperlukan review kurikulum yang disandingkan dengan standar kompetensi untuk skema sertifikasi.

Masalah tersebut disampaikan Miftahul Aziz, ketika menyerahkan lisensi kepada Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, dan sertifikat yang diajukan LSP UNS, di Auditorium GPH Haryo Mataram, kampus Kentingan Solo, Kamis (26/11/2020).

“Skema sertifikasi kompetensi itu dimaksudkan agar mahasiswa dapat memperoleh kompetensi pendidikan sesuai standar yang ingin dicapai. Pemberian sertifikasi, salah satu tujuannya agar perguruan tinggi bebas dari tuduhan  melahirkan lulusan yang tidak kompeten,” ujarnya.

Khusus di UNS, Miftahul Aziz berharap, keberadaan LSP akan berdampak pada penjaminan mutu yang dilakukan dengan dukungan ekosistem di UNS.

Ditegaskannya, LSP hanya merupakan ujung dari sebuah proses yang dilakukan terhadap penyiapan SDM di pendidikan tinggi, termasuk di UNS.

Dengan telah tersertifikasinya beberapa program studi, sambung Wakil Ketua BNSP itu, para lulusan yang dihasilkan kelak harus memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan.

Berdasarkan data BNSP, kata Miftahul Aziz lagi, saat ini tercatat sudah sebanyak 1.800 LSP, terdiri dari universitas, sekolah vokasi, dan lembaga kursus.

“Berikutnya, perguruan tinggi masih harus me-review kurikulum yang mengacu pada standar kompetensi. Kalau tidak, kasihan mahasiswa tidak mendapat pendidikan dengan standar sertifikasi yang ingin dicapai,” tandasnya.

Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho, menekankan, para lulusan perguruan tinggi, khususnya lulusan sekolah vokasi UNS harus mampu menjawab tantangan dunia industri dan dunia usaha dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan bonus demografi.

Sampai akhir tahun 2022, seluruh lulusan sekolah vokasi UNS wajib memiliki minimal sebuah sertifikat kompetensi di samping ijazah.

“Merujuk pada indikator kinerja Kemdikbud tahun 2020, 7 persen dari lulusan perguruan tinggi harus mempunyai sertifikat kompetensi teknis sebagai pendamping ijazah. Ini tugas berat sekolah vokasi UNS, agar mulai sekarang mempersiapkan diri, khususnya dalam memetakan dan merencanakan skema-skema sertifikasi baru. Termasuk melakukan pendidikan dan pelatihan bagi assesor sesuai bidang ilmu dan kompetensi masing-masing,” ujar Prof. Jamal.@tok

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Akbar Tanjung Berikan Dukungan untuk NU Pasti

Kam Nov 26 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Sesepuh Partai Golkar, Akbar Tanjung memberikan suntikan moril kepada calon Bupati Bandung nomor urut 1, Kurnia Agustina pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Dukungan tersebut disampaikan Akbar Tanjung saat menghadiri kampanye akbar pemenangan di Sekretariat DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung di Jalan Citaliktik, Soreang, Kamis, (26/11) “Semangat menyukseskan […]