MK Tegaskan Putusannya Harus Dilaksanakan

Editor Juru Bicara MK Fajar Laksono (kanan)./liputan6.com/angga yuniar.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan putusan pengujian undang-undang bersifat final dan mengikat sejak diucapkan sehingga harus dilaksanakan.

Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono melalui pesan singkat di Jakarta mengatakan, tanpa norma dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah dihapus, sifat putusan Mahkamah Konstitusi tidak berubah.

“Walaupun tidak ada norma itu, atau norma itu dihapus, UUD 1945 tegas menyatakan MK itu peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat mengikat. Harus ditaati, dihormati, dan dilaksanakan,” tutur Fajar Laksono, Selasa (13/10/2020), seperti dilansir Liputan6.com.

Pasal yang dihilangkan dalam revisi UU MK terakhir itu berbunyi: Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ia menuturkan, dihapusnya norma itu dari UU MK yang baru merupakan bagian dari isi putusan MK Nomor 49/2011 tentang pengujian UU MK. Melalui putusan itu, norma dalam pasal itu dinyatakan inkonstitusional oleh MK sehingga oleh pembentuk undang-undang sekalian dihapus.

Selain itu, norma yang dihapus tersebut sebelumnya mungkin dimaknai putusan MK ditindaklanjuti hanya “jika diperlukan” sehingga akan memunculkan putusan yang perlu dan tidak perlu.

“Norma ini mengandung ketidakpastian, kekeliruan, dan mereduksi sifat final dan mengikat putusan MK. Padahal, semua putusan MK, terutama yang memuat legal policy baru, wajib ditindaklanjuti oleh adressat putusan, termasuk pembentuk undang-undang,” ucap Fajar dikutip Antara.

Bukan Langkah Percuma

Sebelumnya, terdapat pendapat pengujian Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi merupakan hal yang percuma karena dengan dihapusnya Pasal 59 ayat (2) UU MK setelah direvisi, pemerintah dan DPR tidak harus menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga :  Kendaraan ke Garut Ada Peningkatan namun Tak Signifikan

Padahal berbagai pihak menilai alih-alih melakukan unjuk rasa menolak pengesahan UU Cipta Kerja, mengajukan pengujian undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi justru langkah yang lebih baik, khususnya saat wabah Covid-19 di Indonesia yang masih sulit dikendalikan. @fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

DPC PDIP Kota Solo Gelar Bintek Virtual kepada "Kader Juang", "Guraklih", dan "Kawan Suluh Perjuangan"

Rab Okt 14 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Solo, Jawa Tengah, yang mengusung Gibran Rakabuming Raka – Teguh Prakosa (Gibran – Teguh) sebagai pasangan calon (Paslon) Wali Kota Solo periode 2020-2025 dalam Pilkada 2020, memanfaatkan masa kampanye di tengah pandemi Covid-19 ini dengan melakukan Bimbingan Tehnis (Bintek) kepada para […]