VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, menekankan pentingnya sinergi dan keterbukaan dalam pelaksanaan program-program Kementerian Desa serta Kementerian Transmigrasi.
Mori menilai secara normatif program yang dipaparkan para menteri sudah baik, namun ia menyoroti perlunya hubungan yang lebih terbuka antara pemerintah dan DPR, khususnya dalam pelaksanaan program di tingkat desa.
“Program yang Bapak sampaikan ini kan sejatinya program bersama. Kita berada di posisi yang sama dan punya tanggung jawab yang sama,” ujar Mori dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Menteri Transmigrasi, Selasa (3/2/2026).
Salah satu perhatian utama Mori adalah program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia menyinggung rencana bantuan terhadap sekitar 1.200 BUMDes dengan estimasi bantuan sekitar Rp74 juta per desa.
Menurutnya, DPR seharusnya tidak dibatasi dalam mengetahui lokasi dan daftar desa penerima bantuan.
“Data desa penerima itu ada di Bapak Menteri. Tidak perlu kami menyebutkan satu per satu, tapi jangan sampai kami datang ke desa tanpa tahu apa yang sebenarnya menjadi hak mereka,” tegasnya.
Ia menilai keterbukaan data penting agar tidak ada sekat antara pemerintah dan DPR dalam menyampaikan program kepada masyarakat desa.
Selain BUMDes, Mori juga menyoroti rencana pengembangan Koperasi Desa (Kopdes) yang sebagian modalnya bersumber dari dana desa, dengan skema pembagian keuntungan hingga 20 persen masuk ke kas desa.
Ia mempertanyakan potensi konflik kepentingan antara BUMDes dan koperasi desa yang bersifat independen.
“BUMDes itu jelas berada di bawah desa, sementara koperasi bersifat independen. Apakah kita bisa mengatasi ego-ego ke depan agar tidak terjadi benturan kebijakan?” ujarnya.
Mori meminta pemerintah memikirkan skema yang masuk akal agar kedua entitas ekonomi desa tersebut dapat berjalan selaras.
Dalam kesempatan yang sama, Mori juga mengapresiasi peningkatan signifikan anggaran Kementerian Transmigrasi. Ia mengingatkan bahwa pada awal pemisahan kementerian, anggaran transmigrasi hanya sekitar Rp120 miliar, namun kini meningkat menjadi sekitar Rp1,7 hingga Rp1,9 triliun.
“Ini menunjukkan adanya perhatian yang baik dari Presiden. Menurut kami, ini hal yang sangat positif,” katanya.
Meski isu transmigrasi dinilai sudah tidak sepopuler dulu, Mori menilai upaya Menteri Transmigrasi dalam merancang program-program baru patut diapresiasi karena berusaha membuat isu tersebut kembali relevan.
Menutup pernyataannya, Mori berharap seluruh program yang telah dirancang dapat berkelanjutan dan tidak berubah arah di pemerintahan mendatang.
“Saya secara pribadi berdoa agar program-program ini terus berlanjut. Jangan sampai di masa depan ada pemikiran untuk menarik kembali atau menggabungkannya tanpa perencanaan matang,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukanlah bentuk serangan pribadi, melainkan upaya menjaga kepentingan bersama agar pembangunan desa dan transmigrasi berjalan optimal dalam empat tahun ke depan. @givary
