MUI akan Kaji Fatwa tentang BBM Bersubsidi

Editor Gedung MUI./via mui.or.id/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | JAKARTA – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh menyatakan, MUI akan mengkaji setiap permohonan fatwa, termasuk permohonan fatwa terkait pembelian BBM bersubsidi.

Meski begitu, kiai Asrorun Niam mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya belum menerima permohonan fatwa terkait pembelian BBM bersubsidi.

“Fatwa itu kan jawaban keagamaan atas pertanyaan yang muncul. Hingga hari ini belum ada permohonan ke MUI terkait hal itu. Setiap permohonan fatwa yang masuk akan dikaji, apakah memenuhi syarat sebagai istifta dan layak difatwakan atau tidak,” tegas kiai Niam seperti dilansir MUIDigital, Ahad (28/8/2022).

Kiai Niam menjelaskan, setiap permohonan fatwa yang masuk ke MUI akan dikaji terlebih dahulu, apakah hal tersebut beririsan dengan masalah keagamaan sehingga bisa difatwakan atau pada aspek teknis atau tata kelola pemerintahan yang tidak terkait langsung dengan masalah keagamaan.

Kiai Niam mengatakan, hasil kajian permohonan fatwa di MUI tersebut nantinya bisa dalam bentuk fatwa, bisa dalam bentuk panduan, rekomendasi atau tausiah, dan bisa juga dalam bentuk jawaban yang relevan.

“Sebagai khadimul ummah, MUI tidak mungkin menolak permohonan fatwa dari masyarakat. MUI akan kaji setiap permohonan fatwa,” kata Kiai Niam.

Wacana fatwa BBM bersubsidi disampaikan anggota Komisi VII DPR Willy Midel Yoseph. Dia mengeluarkan usulan terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

Willy mengusulkan agar ada fatwa khusus dari MUI untuk mengatur siapa saja yang bisa membeli BBM bersubsidi. Hal itu bertujuan agar BBM bersubsidi hanya dibeli orang miskin dan tidak mampu.

Willy mengungkapkan, usulan ini muncul saat dirinya berdiskusi dengan ketua MUI di daerahnya saat reses.

Baca Juga :  Anggota DPRD Meninggal Akibat Corona, 51 Orang Jalani Rapid Test

“Mungkin cara paling paling pas menurut saya itu secara hukum orang udah nggak peduli. Kemudian diawasi seperti apa pun nggak ada hasilnya. Kita coba lagi dengan cara luar biasa gunakan fatwa ini,” kata dia. @fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Penghapusan Tenaga Non-ASN Harus Dirumuskan dengan Baik

Ming Agu 28 , 2022
Silahkan bagikanVISI.NEWS | JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menilai, penghapusan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai sektor, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Managemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di mana […]