MUI: Dana Haji Boleh Diinvestasikan dalam Bentuk Sukuk

Editor :
Ilustrasi./via bisnis.com/ist.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai dana setoran jemaah haji boleh ditempatkan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk.

Ketetapan itu sesuai dengan ijtima ulama komisi fatwa tentang keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV/2012. Dalam hasil putusan itu, seluruh jemaah haji yang telah melunasi biaya juga boleh menarik kembali uang setoran sesuai ketentuan.

Berdasarkan keterangan resmi MUI di laman resminya, seperti dilansir Bisnis.com, isi ijtima ulama komisi fatwa tentang dana haji menghasilkan empat poin penting.

Pertama, setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu secara syariah adalah milik pendaftar atau calon haji.

Sebab itu, apabila yang bersangkutan meninggal atau ada halangan syar’i yang membuat calon haji tersebut gagal berangkat, maka dana setoran haji wajib dikembalikan kepada calon haji atau ahli warisnya.

“Dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama, boleh di-tasharruf-kan untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk,” tulis laman MUI dikutip Rabu (9/6/2021).

Ketiga, hasil penempatan atau investasi tersebut merupakan milik calon haji yang termasuk dalam daftar tunggu. Adapun pengelola atau pemerintah berhak mendapat imbalan yang wajar atau tidak berlebihan.

“(Keempat) Dana BPIH milik calon haji yang masuk daftar tunggu, tidak boleh digunakan untuk keperluan apa pun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan,” tulis MUI. @fen

Baca Juga :  Syekh Ali Jaber Ajak Umrah Bocah Pemulung Viral yang Baca Alquran

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Kasus BTS Meal, Pemerintah Dinilai Tak Konsisten Beri Sanksi

Kam Jun 10 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menilai pemerintah tak pernah konsisten memberikan sanksi kepada setiap pelanggaran protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 . Pernyataan Budi sekaligus merespons kerumunan di sejumlah gerai McDonald’s (McD) di wilayah Jabodetabek karena paket BTS Meal . Dicky menilai kasus tersebut terjadi […]