MUI: Demo, Kritik untuk Memperbaiki Bukan untuk Membenci

Editor Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) , KH Marsudi Syuhud./via mui.or.id/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | BOGOR – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) , KH Marsudi Syuhud menyebut bahwa aktivitas demo sebagai kritik. Beliau mengibaratkan kritik seperti halnya vaksin Covid-19. Aksi demo atau kritik yang dilakukan oleh siapa pun harus bersifat atau bertujuan untuk membangun atau memperbaiki.

“Kritik yang membangun adalah ‘annaqdu laisa al khidqu’. Kritik adalah untuk memperbaiki, bukan untuk membenci “ tegasnya, Senin (11/4/2022), dilansir dari laman resmi MUI pusat.

Dalam penyampaian argumennya tersebut, Kiai Marsudi mengutip kisah salah satu khalifah, yakni Sayyidina Abu Bakar Shidiq.

Sayyidina Abu Bakar Shidiq setelah diangkat menjadi khalifah, beliau membuka ruang untuk dikritik.

“Saat menjadi khalifah, dalam pidato pertamanya Sayyidina Abu Bakar menyampaikan: Wahai manusia, sungguh aku telah didaulat sebagai pemimpin atas kalian, tetapi aku bukanlah manusia terbaik di antara kalian, bila aku membuat kebijakan yang baik, maka dukunglah aku, jika aku bersikap buruk (tidak sesuai aturan /undang-undang) maka luruskanlah aku, ” ujar beliau saat mengutip kisah kepemimpinan khalifah Sayyidina Abu Bakar Shidiq.

Kritik dan demo dalam sebuah negara Indonesia yang bersistem demokrasi merupakan hal yang sangat wajar. Namun demikian, dalam konteks ini kritik dan demo adalah untuk membangun dan untuk memakmurkan, bukan kritik dan demo yang menghancurkan dan merusak.

”Segala sesuatu yang menyerukan kerusakan, sabotase, dan pembunuhan itu bertentangan dengan agama,” ujarnya, kembali menegaskan bahwa kritik yang dilakukan harus bersifat membangun.

Demonstrasi atau menyampaikan pendapat publik adalah bentuk amar makruf. Hal tersebut diatur dan dibolehkan dalam negara demokrasi. Dengan begitu, diharapkan pihak – pihak yang menanganinya tetap menjaga keamanan, kenyamanan, dan tetap berakhlaqulkarimah untuk kepentingan hidup bersama. @fen

Baca Juga :  Kiai Cholil Nafis : Negara Sudah Punya Kesepakatan, Sistem Khilafah Tak Bisa Diterapkan di Indonesia

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

8% Kuota untuk Haji Khusus, Dirjen PHU: Rekonsiliasi Data dan Siapkan Mitigasi

Rab Apr 13 , 2022
Silahkan bagikanVISI.NEWS | DEPOK – Kementerian Agama masih menunggu kepastian alokasi kuota jemaah haji Indonesia pasca pengumuman Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi tentang adanya pemberangkatan jemaah dari berbagai negara. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief menegaskan bahwa berapa pun kuotanya, akan ada alokasi untuk jemaah haji khusus. […]